kaleidoskop 2009

Peristiwa 2009 dalam lensa Forwatan

bagai setangkai padi yang berawal dari butiran-butiran benih kemudian tumbuh menjadi bibit-bibit yang siap disemai agar menjadi setangkai padi yang siap dipanen, silih berganti peristiwa terjadi selama 2009. Keberhasilan, kegagalan, senyum ceria maupun airmata mewarnai perjalanan dalam satu tahun ini dan kini jejak-jejak itu tertata dalam jalinan gambar dibawah ini....

mentan 2009-2014

Selamat bertugas kepada Suswono sebagai Menteri Pertanian periode 2009-2014 semoga semakin membawa kemajuan terhadap sektor pertanian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan petani serta Terima Kasih atas pengabdian Anton Apriyantono sebagai Menteri Pertanian periode 2004-2009, semoga sukses di tempat perjuangannya yang baru.

Selamat

Forwatan mengucapkan Selamat atas dilantiknya Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014, semoga semakin membawa kebaikan bagi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

selamat puasa

Segenap pengurus Forwatan maupun redaksi Saung Forwatan mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1430 H kepada pembaca Saung Forwatan, semoga mendapat kekuatan untuk melaksanakan hingga akhir bulan dan mendapatkan berkah dari Allah SWT...amien.

semalam di kaki gunung salak

Anggota Forwataan 1-2 agustus 2009 menyempatkan diri menyambangi kediaman pribadi Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Kampung Bojongsari Ciomas Bogor. Panorama Gunung Salak terlihat begitu asri dipandang dari balkon saung.
Alhamdulillah, ajang kunjung k kdiaman Pak Kemi akhirnya tertsampai..saat ini yg sdg gabung: tony, sumedi, darsono, pandu, baeng, soim, zaky sm kang heri..lokasinya asoy mantafff mantaafff...
22.30 wib, romb dibimbing Pak Kemi keliling kompleks Padepokannya sluas 7 ha, wah asyik buanget..byk tanaman,ternak,srt jogging track...aseli 100 % RUGI nggak ikutan..habiz gitu ngobrol isu2 hebat sptr swasembada daging sapi, ekspor beras, anggaran Deptan, hingga prospesk Agropolitik 5 th mndtng...
Pagi ini jm 5.30 srpn jajanan ringan sm Pak Kemi diatas rumah panggung, makanan ketan plus gorengan bakwan..ditemani kopi susu..maknyuuusss rasanya..Dingin menusuk td mlm seakan tiada berasa....waaahhh..benar2 100 % rugi kgk ikyutan..
Jam 7.45 wkt Indonesia bagian Bogor (WIB), Rombongan sdh meninggalkan lokasi peristirahat Pak Kemi yg asri, suejuk, menenangkan, cozy, gimmick, dan melenakan..hingga sulit month balik k Jkt..ohh..indahnya pemandangan Gunung Salak dr balkon rumah panggung..wah wahh..benar2 100 % mantaff..hny bg kwn2 yg hadir he heee... :)

Indonesia Bebas Kumbang Khapra

Jakarta, 30/6 (forwatanews)- Sidang Organisasi Perdagangan Dunia - Sanitari dan Fitosanitari (WTO-SPS) di Jenewa Swiss 22-24 Juni 2009 mengakui Indonesia bebas dari kumbang Khapra sehingga bisa membuka kembali ekspor produk pertanian khususnya komoditas biji-bijian yang selama ini terhambat.Sekretaris Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian Hermansyah di Jakarta, Selasa mengatakan, hama kumbang Khapra ditemukan di Indonesia pada 1982 yang ditengarai masuk bersama impor beras asal Thailand dan India."Saat itu Indonesia belum swasembada beras sehingga harus mendatangkan dari India ataupun Thailand yang ternyata mengandung kumbang Khapra," katanya ketika menjelaskan hasil Sidang WTO-SPS yang diikuti delegasi Indonesia.Hermansyah yang juga menjadi Ketua Indonesia dalam sidang tersebut mengatakan, dalam pertemuan yang dihadiri sebanyak 157 negara anggota WTO-SPS itu Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia telah bebas terhadap kumbang Khapra.Dengan deklarasi tersebut, tambahnya, maka terbuka kembali peluang Indonesia mengekspor produk pertanian khususnya pada serealia, pallet dan biji-bijian lainnya tanpa adanya hambatan yang dikarenakan "manifestasi pests".Menurut dia, sebenarnya setelah diketemukan adanya kumbang Khapra pada 1982 maka sejak 1983 Departemen Pertanian selalu melakukan evaluasi setiap tahun hingga akhirnya pada 2009 benar-benar telah dinyatakan bebas terhadap hama tersebut.Hermansyah menyatakan, dengan kondisi tersebut maka ketentuan fumigasi terhadap produk ekspor pertanian Indonesia yang sebelumnya mewajibkan menggunakan dosis tinggi maka tidak lagi diharuskan."Dengan demikian maka akan semakin meningkatkan efisiensi biaya ekspor produk pertanian Indonesia," katanya.Selama ini, tambahnya, untuk menghilangkan hama penyakit karantina kumbang Khapra maka produk pertanian yang akan diekspor diharuskan fumigasi dengan methil bromida dosis 80 gram/meter kubik.Padahal, menurut dia, biaya fumigasi tergolong tidak murah yang mana untuk satu peti kemas sekitar Rp1 juta sehingga dengan tidak diharuskannya fumigasi dosis tinggi maka berdampak pada penurunan biaya perlakuan karantina.

13 juni

will be done

Barantan miliki Pasukan K9

Tak hanya korps gegana atau satuan anti narkobaPolri yang memiliki anjing pelacak untuk menemukan barang-barang berbahaya, tapi Badan Karantina Pertanian (BArantan) Departemen Pertanian tak mau kalah dengan memanfaatkan binatang ini dalam kegiatan kerjanya.
Pasukan anjing pelacak yang juga dikenal dengan istilah K9 ( dibaca: Kei nain) ini memiliki tugas untuk melacak benda-benda yang dicurigai mengandung hama dan penyakit tumbuhan/hewan yang dikuatirkan terbawa masuk ke Indonesia dari luar bareng dengan produk yang diimpor dari negara lain.

Sayangnya saat ini pasukan K9 Badan Karantina Pertanian baru satu ekor anjing yang diberi nama Charlie. Pada 10 Juni 2009 lalu Charlie memperagakan kemampuannya melacak barang-barang berbahaya dari segi keamanan hewan/tumbuhan di hadapan masyarakat yang menyaksikan pencanangan Bulan Bakti Karantina oleh Kabarantan Hari Priyono di Bandara Soekarno-Hatta. Di hadapan para penonton, Charlie dengan lincahnya mencari-cari setiap kardus yang dicurigai mengandung bahan-bahan berbahaya. Hidungnya mengendus-endus sembari sesekali dia berhenti sejenak di depan kardus-kardus jika tercium bau yang tak lazim. Sayang ketika ditanyakan kesannya selama jadi pasukan Quarantine K9 serta pasangannya, Charlie hanya diam saja seperti selebritis yang selalu bersikap "no comment" terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menyentil kehidupan pribadinya. (SBY)

KONSUMSI KAKAO HANYA 0,1KG/TAHUN

Jakarta, (Forwatanews) - Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian mengungkapkan, saat ini konsumsi kakao atau coklat masyarakat Indonesia masih sangat rendah yakni hanya 0,1 kg per kapita per tahun, jauh di bawah negara tetangga.
Dirjen Perkebunan Achmad Mangga Barani di Jakarta, Senin (1/6)mengatakan, Indonesia merupakan produsen kakao kedua terbesar di dunia namun konsumsinya jauh di bawah rata-rata dunia yang mencapai 10 kg/kapita/tahun.
"Oleh karena itu ke depan kita akan meningkatkan konsumsi kakao masyarakat menjadi 1 kg per kapita per tahun," katanya ketika meresmikan cafe d'coccoa di gedung Deptan.
Menurut dia, salah satu upaya untuk meningkatkan konsumsi kakao di masyarakat yakni dengan membuka gerai penyedia minuman maupun berbagai jenis makanan berbahan baku coklat di tempat-tempat umum seperti bandara maupun instansi pemerintah seperti yang dikembangkan di Deptan dengan cafe d'coccoa.
Saat ini, lanjutnya, sejumlah pemda telah menyetujui untuk untuk mengembangkan gerai-gerai semacam cafe d'coccoa yang dikelola Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo) tersebut di bandara wilayah mereka diantaranya Sulawesi Barat maupun Sumatera Barat.
"Pengembangan gerai ini memang tidak di semua bandara namun terutama untuk bandara-bandara yang besar," katanya.
Tanpa menyebut angka pasti Mangga Barani mengungkapkan, meskipun cafe d'coccoa yang diberlokasi di Deptan baru beroperasi kurang dari dua bulan namun omzetnya sudah cukup lumayan.
Pada kesempatan itu Dirjen juga menyatakan, ke depan Indonesia menjadi harapan sebagai pemasok biji kakao bagi pasar internasional karena produksi di negara-negara produsen terbesar seperti Ghana dan Pantai Gading menunjukkan penurunan.
Selain itu, lanjutnya, kondisi keamanan dalam negeri juga relatif stabil dibandingkan kedua negara tersebut juga turut membantu pengembangan kakao di tanah air yang mana pada 2020 ditargetkan mencapai 2 juta ton untuk memenuhi permintaan dunia yang terus meningkat sebesar 5 persen per tahun. Saat ini produksi kakao nasional sebanyak 500 ribu ton berada diurutan ketiga produsen kakao terbesar dunia dibawah Pantai Gading dan Ghana yang masing-masing sebanyak 1,3 juta ton dan 740 ribu ton.
Namun, dia menyayangkan saat ini sekitar 70 persen ekspor masih dalam bentuk biji mentah sedangkan 30 persen sisanya diolah industri dalam negeri, sehingga ke depan industri pengolahan kakao nasional harus lebih dikembangkan. (sBY)

PESTISIDA HARUS RAMAH LINGKUNGAN

Jakarta, 31/5 (Forwatanews) - Pasar pestisida atau obat-obatan pembasmi hama di masa datang menuntut produk yang lebih ramah lingkungan yakni yang aman bagi penggunanya.
Manager Produksi PT Syngenta Indonesia Arya Yudas di Jakarta, Kamis (28/5) mengatakan, selain itu juga dituntut lebih spesifik dalam pengendalian hama yakni tanpa membunuh serangga non target serta dosis penggunaannya lebih kecil.
"Dengan permintaan pasar seperti itu maka pestisida yang hanya menggandalkan keampuhan membunuh serangga namun tidak ramah lingkungan cenderung akan ditinggalkan masyarakat," katanya dalam diskusi dengan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan).
Terkait dengan hal itu PT Syngenta, perusahaan multinasional asal Amerika Serikat perkenalkan produk pestisida ramah lingkungan yang penerapannya tidak dengan penyemprotan dan ditabur namun perlakuannya saat masih dalam benih.
Menurut dia produk bernama Cruiser itu bukan hanya ramah lingkungan, tapi diharapkan dapat membantu petani mengatasi serangan hama penyakit dan meningkatkan produktivitas tanaman.
Saat ini, tambahnya, hama penyakit yang kerap menyerang tanaman jagung yakni lalat bibit, wereng dan kutu daun sedangkan hama pada tanaman padi yakni wereng hijau, virus tungro dan hama trips.Arya mengatakan dari hasil uji coba yang dilakukan IPB, penggunaan Cruiser mampu meningkatkan produksi padi untuk GKP dari sekitar 5,4 ton/ha menjadi sekitar 7,36 ton/ha, sedangkan untuk gabah kering giling (GKG) naik dari 4,76 ton/ha menjadi 6,72 ton/ha. Dari hasil analisa usaha pada tanaman padi, lanjutnya untuk tanaman yang tidak menggunakan produk Cruiser, jika hasil panen padi 6,4 ton/ha dan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp2.500/kg, pendapatan petani sekitar Rp16 juta/ha.Sedangkan usaha tani yang menggunakan Cruiser, hasil panen akan meningkat sekitar 7,36 ton/ha. Dengan harga gabah Rp2.500/kg, pendapatan petani akan naik menjadi Rp18,48 juta.
Jika dikurangi biaya untuk membeli Cruiser sekitar Rp150 ribu, maka pendapatan petani masih sebanyak Rp18,25 juta. Artinya, ada kelebihan pendapatan sekitar Rp2,25 juta.Selain keuntungan meningkatnya pendapatan, petani juga masih bisa berhemat dengan tidak mengeluarkan biaya untuk penyemprotan pestisida dalam satu bulan sekitar Rp500 ribu. Produk yang diluncurkan April lalu, diharapkan penjualan produk Cruiser ini bisa mencapai 5 ton pada tahun ini.
Pertumbuhan penjualan ditargetkan sekitar 20-25 persen per tahun dengan nilai sekitar Rp10 miliar.Menyinggung nilai penjualan produk pestisida oleh PT Sygenta secara keseluruhan, Arya mengungkapkan untuk tahun ini mencapai 120 juta dolar AS dari 35 produk lama dan tiga produk baru naik dibanding tahun 2008 yang hanya 100 juta dolar AS. (sby)

Eksotika Madura

by:Rz.Subagyo
Mendengar nama Madura, ingatan kita pasti selalu tertuju pada sebuah pulau di wilayah Jawa Timur yang panas, kering dan gersang serta penduduknya yang berkulit coklat gelap dan memiliki temperamen keras.
Hal itu tentu tidaklah salah karena selama ini citra Madura di media massa sebagai penghasil jagung maupun garam tentu memiliki iklim yang panas sementara sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tak segan mengadu nyawa untuk membela diri semakin mempertebal kesan-kesan itu.
Namun mengikuti perjalanan Menteri Pertanian Anton Apriyantono selama 21-22 Mei 2009 lalu ke pulau yang terkenal dengan Karapan atau balapan Sapi nya itu sungguh membuat luntur seluruhan banyangan yang melekat selama ini tentang Madura tersebut, bahkan yang ada hanyalah kekaguman terhadap pulau itu.

Kamis pagi, pelabuhan Ujung Surabaya telah ramai dengan aktivitas penyeberangan. Pulau Madura yang dipisahkan dengan Pulau Jawa oleh Selat Madura itu tak menghentikan hilir mudik warga pulau tersebut yang hendak ke Jawa ataupun sebaliknya. Dengan menaiki kapal fery perjalanan melintasi selat tersebut hanya menempuh waktu sekitar 30 menit untuk mencapai pelabuhan Kamal di Bangkalan Madura.

Singgah sejenak di Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan, kemudian rombongan mengawali perjalanan menuju Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan untuk melihat keberhasilan peternak sapi Madura. Perjalanan hampir dua jam itu ditempuh tanpa rasa bosan karena sepanjang kanan kiri jalan terlihat pohon-pohon asam yang sudah berumur tua masih tegak berdiri, sesekali diselingi dengan hutan jati.

Dari Desa Langkap kami menuju Pondok Pesantren Al Hamidiyah di Kecamatan Konang yang merupakan wilayah paling timur kabupaten Bangkalan dan berbatasan dengan Kabupaten Sampang. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke Desa Tombaru Barat, Kecamatan Ketapang untuk melihat perkebunan jambu mete. Sayang sekali pada saat itu sedang tidak musim jambu mete sehingga kami tidak bisa merasakan segarnya buah yang juga disebut jambu monyet itu. Namun melihat pepohonan berusia di atas 30 tahun itu sungguh mengesankan.

Kami melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sumenep. Perjalanan menuju kabupaten yang memiliki keraton ini sekitar satu setengah jam menempuh jalur pantai utara Madura. Tak disangka ternyata pantai-pantai di kawasan ini cukup mempesona dengan keindahan alam dan suasana yang tidak terlalu ramai sehingga air di pantai masih kelihatan jernih kebiruan. Suasana yang sudah memasuki senja semakin menambah keindahan nuansa alam sepanjang pantai utara Madura.

Malam hari rombongan menginap di Kabupaten Sumenep. Pagi hari perjalanan berlanjut untuk melihat pabrik pupuk organik di Desa Saronggi. Namun sebelumnya kami sempat mengunjungi pemakaman raja-raja Sumenep, Astana Tinggi. Kompleks pemakaman yang terletak di atas bukit itu bangunannya masih terlihat berdiri megah, meski tak bisa dipungkiri gurat-gurat ketuaan terlihat pada tembok-tembok yang sudah mulai mengelupas. Sepanjang kiri-kanan jalan menuju ke makam utama Astana Tinggi akan terlihat kompleks-kompleks makam kuna yang sebenarnya layak untuk dijadikan tujuan wisata.

Perjalanan kemudian berlanjut untuk menuju kebun Buah Naga yang ada di Desa ROmbesan Kecamatan Pragan, masih di Sumenep. Hujan sempat mengguyur wilayah ini di tengah kegiatan temu wicara Menteri Pertanian dengan petani buah naga.

Selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Pamekasan. Perjalanan sekitar 1 jam 30 menit itu melalui pantai selatan Madura yang terdapat pohon siwalan, sejenis aren. Setelah Sholat Jumat di Mesjid Agung Pamekasan yang berlokasi tepat di tengah kota di samping alun-alun, kemudian menuju pendopo Pemda untuk berdialog dengan petani, penyuluh maupun unsur masyarakat lainnya.

Desa Camplong yang merupakan sentra jambu Camplong di Kabupaten Bangkalan sebagai tujuan terakhir rombongan melakukan perjalanan di Pulau Madura. Dua malam di Pulau Madura ternyata telah merubah bayangan kami terhadap pulau yang dijuluki Pulau Garam itu. Madura ternyata tidak hanya merupakan penghasil jagung maupun garam namun juga memiliki potensi pertanian lainnya.

Tak hanya keindahan alam dan beragamnya potensi pertanian namun kerajinan batik maupun ukiran serta penduduk yang ternyata tidak segarang jawara-jawara di televisi bahkan tak sedikit wajah-wajah nan indah terlihat dengan senyumnya membuktikan bahwa Madura ternyata memiliki daya eksotika yang masih tersimpan selama ini.

BARANTAN ANTISIPASI PEMBUKAAN SURAMADU

Jakarta, 26/5 (Forwatanews) - Pembukaan jembatan Suramadu yang menghubungkan pulau Jawa,melalui Surabaya dengan Madura diperkirakan tidak hanya meningkatkan lalulintas manusia dari dan ke dua wilayah tersebut namun juga binatang ternak yang berpotensi membawa penyakit hewan.

Badan Karantina Pertanian (Barantan) Departemen Pertanian siap mengantisipasi masuknya hama dan penyakit hewan maupun tumbuhan ke wilayah Madura pasca pembukaan jembatan Suramadu.

Kepala Barantan Hary Priyono di Kabupaten Bangkalan Madura, Kamis (21/5) mengatakan, saat ini Madura merupakan kawasan yang bebas dari penyakit ternak sementara itu pasca pembukaan jembatan Suramadu yang akan dilakukan pada 10 Juni 2009 dipastikan lalu lintas hewan dari Jawa ke Madura akan meningkat.

"Oleh karena itu kita akan membangun instalasi karantina untuk melakukan pemeriksaan hewan di kawasan masuk Madura dekat jembatan tersebut," katanya disela kunjungan Menteri Pertanian Anton Apriyantono ke Madura selama 21-22 Mei 2009 lalu.

Menurut Hary, instalasi karantina yang akan dibangun di dekat jembatan Suramadu tersebut nantinya seperti jembatan timbang sehingga untuk pemeriksaan angkutan yang membawa hewan ternak tidak memerlukan waktu lama.

"Kita tinggal meminta polisi untuk membelokkan angkutan hewan ternak tersebut ke jembatan timbang itu," katanya.

Dikatakannya, saat ini prototipe instalasi serupa berada di Stasiun Karantina Pertanian Merak Banten sehingga dengan dikembangkannya model tersebut di Madura nantinya akan ada dua unit di Indonesia.

Ketika ditanyakan anggaran pengembangan instalasi karantina tersebut, mantan Kabiro Humas Deptan itu mengatakan, sekitar Rp2 miliar dan teknologinya berasal dari dalam negeri.

Sedangkan menyinggung realisasi pembangunan instalasi karantina hewan di Madura tersebut dia mengatakan, kemungkinan 2010 baru bisa diwujudkan.

Sebelumnya Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan Madura, Cicik Sri Sukarsih menyatakan, hingga saat ini Pulau Madura masih bebas dari penyakit hewan karantina seperti Brucellosis, IBR dan Rabies.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga Pulau Madura bebas dari penyakit hewan karantina, lanjutnya, yakni pelarangan pemasukan hewan memamah biak ke Pulau Madura berkaitan pemurnian plasmanutfah sapi Madura serta pelarangan pemasukan babi ke wilayah tersebut.

Sedangkan untuk menjaga masuknya penyakit rabies, menurut dia, dibantu oleh sikap masyarakat yang umumnya mereka tidak memelihara anjing.

Menyinggung jumlah binatang ternak yang masuk ke Madura, Cicik yang dokter hewan itu mengungkapkan, pada 2008 total mencapai 1,43 juta ekor terdiri dari ayam, anak ayam (DOC), telur, itik, kuda, kambing, sapi limosin dan sapi Madura.

Sementara itu jumlah ternak yang keluar dari Madura pada tahun lalu untuk hewan mencapai 87.578 ekor terdiri sapi potong, sapi bibit, kuda, kambing, kerbau, kelinci dan domba. Sedangkan untuk unggas yakni ayam, itik dan burung mencapai 245.280 ekor serta produk ternak meliputi telur 114.800 ton, kulit kambing 972 ton, kulit sapi 971 ton dan daging sapi 26 ton. (sby)

SAPI BRAZIL DARI 10 NEGARA BAGIAN

Jakarta, (FORWATANEWS) - Kalangan pengusaha asal Brasil mengungkapkan pasokan daging sapi dari negara tersebut yang akan diekspor ke Indonesia berasal dari 10 wilayah atau negara bagian.

Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Sapi Brasil (Abraforigo) Thomas CS Kim di Jakarta, Selasa mengatakan, jika pasokan ekspor daging sapi hanya mengandalkan negara bagian Santa Catarina tidak akan cukup. "Oleh karena itu pasokan daging sapi tersebut juga didatangkan dari 10 negara bagian lain yang telah bebas PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dengan vaksinasi," katanya di sela kunjungan delegasi Brazil ke Indonesia.Selama 3-5 Mei 2009 delegasi pertanian asal Brasil mengunjungi Indonesia untuk membahas kerjasama pertanian kedua negara termasuk salah satunya rencana Indonesia mengimpor daging sapi asal salah satu negara Amerika Latin tersebut. Selain dari pemerintahan yakni kementerian Pertanian, Ke 10 negara bagian tersebut, tambahnya yakni Sao Paulo, Tocantins, Minas Gerais, Goias, Mato Grosso, Mato Grosso Do Sul, Rio Grande Do Sul, Rondonia, Acre dan Santa Catarina.Dari 10 negara bagian tersebut, hanya Santa Catarina yang dinyatakan bebas PMK tanpa vaksinasi oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (IOE).Menyinggung volume daging sapi yang akan diekspor ke Indonesia, Thomas Kim yang juga Business Development & Export Director Cooperfrigu (perusahaan pemotongan sapi) tidak menyebutkan angka pasti.Menteri Pertanian pada 8 April 2009 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) no 20 tahun 2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan/atau Jeroan dari Luar Negeri yang salah satunya menyinggung persyaratan yang harus dipenuhi negara asal.Sementara itu Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Adi Sasono menyatakan, impor daging sapi dari Brazil diharapkan mampu menurunkan harga daging di dalam negeri sehingga terjangkau oleh masyarakat.Saat ini, tambahnya, ketergantungan Indonesia pada pasokan daging sapi dari Australia dan Selandia Baru menjadikan tata niaga komoditas pangan tersebut tidak sehat sehingga harga di pasar tinggi.Menurut dia, harga daging sapi di Indonesia saat ini mencapai 5-6 dolar AS/kg sedangkan di negara-negara lain hanya 3 dolar AS/kg."Oleh karena itu kita ingin mengimbangi ketergantungan impor dari Australia dan Selandia Baru itu dengan mendatangkan dari Brasil dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih bagus," katanya.Namun demikian, menurut mantan Menteri Koperasi dan UKM itu, impor daging dari Brasil diharapkan tidak akan berlangsung lama dan nantinya menjadi kerjasama pengembangan ternak sapi dalam negeri.Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, lanjutnya, pengembangan ternak di tanah air juga untuk mengantisipasi pasar bersama Asia Tenggara 2015. (SBY)

berita hari ini

sedang dalam pencarian

babi dilarang naik angkot

Jakarta, 30/4 (Forwatanews) - Departemen Pertanian mengeluarkan larangan kepada masyarakat untuk mengangkut babi dengan menggunakan angkutan umum guna mengantisipasi penularan virus Flu Babi.

Larangan tersebut merupakan salah satu instruksi yang dikeluarkan Departemen Pertanian terkait merebaknya wabah Flu Babi di sejumlah negara.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Jakarta, Rabu (29/4) mengatakan Instruksi telah diedarkan kepada seluruh kepala daerah baik bupati maupun gubernur untuk melakukan monitoring dan surveilance terhadap peternakan babi di daerahnya.

Termasuk juga kepala daerah diwajibkan mengawasi lalu lintas perdagangan babi hidup dan daging babi segar.

"Babi hidup dilarang diangkut dengan angkutan kendaraan umum ini untuk menghindari penularan baik kepada manusia maupun ternak," katanya.

Hanya babi sehat saja yang boleh dipotong dengan mempersyaratkan dimilikinya surat keterangan kesehatan ternak, dan hanya boleh dipotrong di rumah potong hewan (RPH).
Instruksi juga meliputi kewajiban kepala daerah untuk menerapkan biosecurity dab sanitasi pada peternakan babi. Tindakan dimaksud diantaranya pekerja peternakan wajib menggunakan sepatu khusus, kaca mata khusus dan masker hidung.

Kotoran ternak babi dilarang dibuang di sungai atau di lokasi umum-terbuka, dan harus dibuang di septik tank khusus. Tindakan ini dianggap paling memungkinkan mengingat belum ada vaksinasi atas babi yang efektif. Jika ada peternakan yang terinfeksi, maka harus peternakan tersebut harus diisolasi dan segera dilakukan stamping out.

Deptan juga akan segera melakukan surveilance atau pemeriksaan sampel darah 7,2 juta populasi babi di Indonesia pada dua pekan mendatang. Hasil uji pemeriksaan darah ini menentukan apakah flu babi sudah menjangkiti babi di Indonesia.
"Banyak negara mewaspadai penularan cepat penyakit ini, sehingga kami juga memandang perlu segera memeriksa darah babi. Memang butuh waktu dua minggu survei, baru setelah itu hasilnya baru bisa diumumkan," katanya.
Mentan menjelaskan gejala klinis babi terinfeksi virus antara lain nafsu makan menurun, malas, demam suhu tubuh tinggi, batuk-batuk, bersin, radang hidung, radang selaput mata dan gangguan pernafasan abdominal (nafas tersengal-sengal).

Penyakit infeksi virus ini pada babi dengan tingkat penularan tinggi namun tingkat kematiannya rendah hanya 4% dari total populasi yang terinfeksi. Namun ini tidak berlaku pada manusia. Pada manusia, tingkat penularan dan kematian sama tingginya.
Menurut kajian para ahli yang telah dilakukan sampai saat ini, kata Anton, belum ditemukan kasus flu babi merebak di babi di Indonesia. Ia meminta kepada masyarakat juga harus proaktif dalam hal ini kalau ada hewan babi yang ada gejala seperti itu harus segera dilaporkan ke dinas peternakan atau ke dokter hewan terdekat.

Terkait hal ini, hari ini, kata dia, menteri perdagangan telah menerbitkan SK Mendag 1977/KPTS/PD.620/IV/2009 tentang pelarangan sementara impor daging babi dan produknya.
Importasi daging babi segar maupun olahan selama 2008, menurut Dirjen Peternakan Tjeppy Darojatun Sudjana, tercatat 17 kali importasi. Yakni 707 ton daging babi segar dari Australia, 2 ton daging babi segar dari Selandia Baru, 46 ton daging olahan termasuk kaleng dari Australia, 1.801 ton babi olahan dari Tiongkok dan 42 kg babi olahan dari Belanda. (SBY)

jelajah sulawesi

by: Rz.Subagyo

Hari masih siang ketika pesawat yang kami tumpangi dari Jakarta tiba ke bandara Gorontalo, tepatnya sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Itulah awal perjalanan kami menjelajahi sebagian kawasan pulau Sulawesi selama empat hari dari 13-16 April 2009.

Dari Bandar Udara Djalaludin kami berenam yakni Antara, AgroIndonesia, Republika, Sinar Tani, Pikiran Rakyat dan Sinar Harapan menuju ke Kabupaten Pohuwatu untuk bergabung dengan rombongan Menteri Pertanian yang sudah terlebih dahulu di sana.

Tanpa melalui hambatan yang berarti, perjalanan darat dari Gorontalo ke Pohuwatu ditempuh dalam waktu sekitar 3 jam atau sekitar pukul 16.00 waktu setempat kami bertemu dengan rombongan wartawan yang sejak 9 april sudah mengikuti rally Mentan dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat hingga Sulawesi Tengah.

Akhirnya tongkat estafet diserahkan ke rombongan kami untuk mengikuti perjalanan Menteri Pertanian etape II dari Gorontalo hingga Manado Sulawesi Utara.

Ada yang unik di Kabupaten Pohuwatu yakni tempat Mentan menggelar acara adalah di sebuah pondok pesantren yang cukup besar dan terkenal (banyak santri yang bahkan berasal dari Jawa) namun lokasinya di wilayah masyarakat transmigran asal Bali yang notabene kebanyakan beragama Hindu. Hal itu terlihat dari sepanjang kanan kiri jalan yang banyak terdapat bangunan Pura. Pohuwatu sebuah kota kecil untuk mencari penginapan yang layakpun harus berputar-putar hingga akhirnya kami mendapatkan penginapan yang cukup istemewa yakni bercampur dengan kandang ayam...hee..hee..hee.

Tanpa dengan Menteri Pertanian, karena dia harus balik ke Jakarta, setelah ada panggilan Presiden, hari kedua perjalanan dimulai dengan meninjau sawah di Desa Duhiadaa untuk kemudian meninjau pusat pembibitan ternak sapi potong di UPTD dengan pimpinan Kabadan Litbang Gatot Irianto.

Kemudian kami melanjutkan perjalanan dari Gorontalo menuju ke Kabupaten Bolang Mongondow Utara wilayah Sulawesi Utara. Menuju kota ini kami baru merasakan benar-benar melakukan penjelajahan. Menyusuri wilayah Sulawesi yang masih berhutan-hutan, sesekali melewati padang serta kawasan-kawasan pemukiman penduduk dengan kondisi jalan yang kadang lurus namun tak jarang berkelok-kelok menembus pegunungan dengan guyuran hujan serta sempat terhadang tanah longsor.

Sampai Bolmut sudah menunjukkan pukul 22.00 lebih waktu setempat dan masih ada pertemuan dengan dinas setempat. selesai pertemuan saatnya istirahat dan menuju ke penginapan. kami berharap mendapatkan kamar yang lebih baik dari hrai pertema. Setelah berjuang dan susah payah mencari penginapan akhirnya dapatlah hotel Endang Rahayu, yang ternyata.... jauh banget dari "rahayu" (bc: bawah standar) . Bangunan penginapan itu seperti rumah2 koboi di film2 western, dari kayu dan berlantai dua, tempat tidurnyapun yang bertingkat dan di kamarku ada tiga. sedangkan untuk mandi dikamar mandi luar harus antri. Mungkin karena capek menikmati perjalanan, tidur di "barak" dan dengan banyak nyamuk serta bau apak, tak begitu dirasakan hingga pagi menjelang.

Dari Bolmut paginya perjalanan dilanjutkan ke Minahasa Selatan untuk melihat kawasan hortikultura, tepatnya perkebunan kentang, di Mondoinding. Pemandangan kiri kanan jalan yang mempesona membuat hati berdecak kagum dengan keindahan sebagian wilayah Indonesia ini. Danau Matoaa bagai seorang puteri yang belum terjamah lelaki, begitu anggun dengan ketenangan dan kejernihan airnya, hijau hutan sepanjang tepian danau menambah keanggunannya.

Usai melewati danau segeralah nampak perkebunan sayur seperti bawang merah, kentang maupun kol yang menghampar luas ganti berganti bagai rangkaian karpet tergelar di kaki pegunungan hingga sampailah kami ke wilayah sentra produksi kentang di MOndoinding. Ah...ternyata tak hanya pesona alam Minahasa Selatan yang memancarkan nuansa bening namun juga dari kemolekan paras wajah berkulit putih masyarakatnya yang sudah terkenal sejak dahulu. Tak heran jika mata kami tak pernah berkedip dan mulut tak henti berdecak kagum setiap melihat "keindahan-keindahan" melintas di depan kami.

Usai dari Mondoinding Minsel perjalanan dilanjutkan ke kawasan danao Tondano. Sayang sekali sampai di danao yang amat terkenal itu hari sudah malam sehingga keindahannya kurang terpancar dan tak bisa kami nikmati saat menghabiskan waktu santap malam. Dari Tondano kami menuju ke Manado untuk menghabiskan malam terakhir dari perjalanan di Sulawesi, sekitar pukul 24.00 sampai ke tempat penginapan. Syukurlah di malam ke tiga ini kami bisa tidur di ranjang yang lebih empuk dan nikmat dari malam-malam sebelumnya (Ya iyalah kan di hotel berbintang..hee..heee).

Karena jauh dari pusat kota dan sudah terlalu malam, plus capek akhirnya malam itu kami habiskan dengan tidur sepuasnya, apalagi besuknya acara juga tidak terlalu pagi, jadi bisa agak santai. Paginya......nikmati pemandangan pantai nan biru di belakang hotel. Begitu indah! Siang konpers dengan Menteri Pertanian di sebuah rumah makan dengan latar belakang pantai. Sekitar pukul 14.00 kami meninggalkan Manado untuk kembali ke dunia nyata di Jakarta.

LAHAN PADI PUSO 40.489 HA

Jakarta, 8/4 (Forwatanews) - Luas lahan padi yang mengalami puso akibat banjir, kekeringan, dan organisme pengganggu tumbuhan selama tiga bulan terakhir mencapai 49.489 hektare (ha) atau 2,46 persen dari realisasi luas tanam tahun 2009. Menurut Direktur Jendral Tanaman Pangan Departemen Pertanian, Sutarto Alimoeso, di Jakarta, Rabu, luas pertanaman padi yang mengalami puso selama Januari-Maret 2009 lebih rendah jika dibandingkan dengan luas lahan padi yang puso pada periode yang sama tahun 2008 dan rerata lima tahun sebelumnya.Data dari Departemen Pertanian menunjukkan, luasan lahan padi yang puso akibat banjir selama Januari-Maret 2009 dilaporkan seluas 48.285 hektare dari 144.468 hektare lahan yang dilanda banjir. Luasan pertanaman padi yang terkena puso selama periode itu lebih rendah dibanding luas lahan padi yang puso pada periode yang sama tahun 2008 dan rerata selama lima tahun (2003-2007). Banjir terluas terjadi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sementara luas pertanaman padi yang puso akibat kekeringan selama Januari-Maret 2009 mencapai 986 hektare dari 18.680 hektare lahan pertanaman padi yang dilanda kekeringan, lebih tinggi dibandingkan pada periode yang sama tahun 2008 tapi lebih rendah bila dibandingkan dengan rerata selama 2003-2007 pada periode yang sama. Kekeringan terutama terjadi di lahan padi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah.Disamping akibat kekeringan dan banjir, sebagian lahan padi juga mengalami puso karena serangan organisme pengganggu tanaman. Luas pertanaman padi yang puso akibat serangan organisme pengganggu tanaman seluas 218 hektare dari 88.117 hektare lahan padi yang dilaporkan terserang organisme pengganggu tanaman selama Januari-Maret 2009.Puso akibat serangan organisme pengganggu tanaman selama periode tersebut, lebih tinggi dibandingkan pada periode yang sama tahun 2008 dan rerata selama 2003-2007. Serangan terluas terjadi di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.Alimoeso mengatakan, pihaknya telah memantau dan menganalisis dampak fenomena iklim dan organisme pengganggu tanaman serta berusaha mengantisipasinya.Upaya antisipasi antara lain dilakukan dengan meningkatkan penyuluhan tentang pemanfaatan informasi iklim melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) dan manajemen usaha tani serta melakukan perencanaan budidaya pertanaman dengan baik sesuai dengan kondisi setempat.Menurut Alimoeso, pihaknya juga berusaha memperbaiki jaringan irigasi yang rusak, baik jaringan irigasi primer dan sekunder maupun yang ada di tingkat usaha tani dan pedesaan."Kami juga menyiapkan langkah-langkah antisipasi banjir untuk meminimalkan dampak yang diakibatkan," katanya.Upaya tersebut meliputi pengiriman tim ke daerah untuk memantau dan mengkoordinir permohonan bantuan ke Dinas Pertanian setempat, pemberian bantuan sarana produksi benih untuk pertanaman yang mengalami puso di provinsi yang dilanda banjir serta mempersiapkan pemberian bantuan pupuk NPK (100 kilogram per hektare) untuk lahan pertanaman yang mengalami puso di provinsi-provinsi yang terkena banjir.Departemen Pertanian juga mengirimkan Surat Kewaspadaan Terhadap Kemungkinan Peningkatan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman kepada gubernur di seluruh Indonesia serta melakukan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman secara swadaya oleh petani dengan bantuan pestisida dari cadangan nasional atau Dinas Pertanian yang ada di daerah.Selain itu, departemen juga melakukan perencanaan dan penyiapan sarana produksi, terutama benih dan pupuk, yang diperlukan pada musim hujan 2008/2009. (SBY)

Krisis Pangan, Ulah Siapa?

by Yulianto*

Krisis pangan kini mengancam hampir di seluruh pelosok dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia. Penyebabnya tidak lain adalah kenaikan harga produk pangan yang sulit terbendung sejak dua tahun lalu dan terus berlanjut hingga kini. Dampak krisis yang paling terasa akan dialami negara-negara berkembang karena kemampuan produksi pangan mereka sangat terbatas.
Ancaman krisis pangan dunia sebenarnya telah dikomunikasikan sejak 2006. Selama enam tahun berturut-turut konsumsi biji-bijian pangan dunia lebih besar dari pada produksi dunia. Bahkan pada 1999, stok pangan dunia masih dapat memenuhi kebutuhan selama 116 hari, tapi pada 2006 hanya tinggal 57 hari.
Dalam laporan Food and Agriculture Organitation (FAO) yang berjudul Growing Demand on Agriculture and Rising Prices of Commodities menunjukkan indek harga pangan meningkat rata-rata 9% pada 2006 ketimbang tahun sebelumnya. Bahkan pada 2007 indeks harga pangan meningkat 23% dibandingkan 2006. Sementara dalam Food Outlook yang dikeluarkan FAO hingga 2017 diramalkan harga pangan akan terus meroket sejalan dengan lonjakan harga minyak mentah.
Akibat peningkatan harga produk pangan tersebut menyebabkan negara-negara yang selama ini menjadi net importir bakal menanggung dampak cukup berat. Bahkan juga mempengaruhi kesejahteraan rakyat, karena devisa negara tersebut terbuang untuk mengimpor produk pangan. Negara-negara yang selama ini menjadi net importer baik untuk produk pangan dan energi diperkirakan akan mengalami situasi lose-lose situation.
Dalam laporan FAO juga menyebutkan, negara-negara berkembang secara keseluruhan akan merasakan kenaikan sebanyak 25% untuk biaya impor pangan dalam satu tahun. Kenaikan yang nyata untuk biaya impor pangan tersebut nilainya mencapai 745 miliar dolar AS pada 2007 atau naik 21% lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Ekonom Senior Organisasi Pangan Dunia (FAO), Concepcion Calpe, mengatakan krisis pangan dipicu karena permintaan melebihi pasokan, sehingga menyebabkan harga-harga bahan pangan melambung. “Pasar beras internasional mengalami situasi sulit. Kalau produksi beras meningkat, mungkin harga bisa ditekan. Tapi, dalam waktu dekat, kondisinya belum (membaik),” katanya.
Selain peringatan FAO, IMF (International Moneter Fund) menjadi lembaga global yang juga memperingatkan dampak buruk naiknya harga pangan bagi warga miskin. Direktur IMF, Dominique Strauss-Kahn, di Washington mengatakan, banyak orang menghadapi kelaparan yang kemudian bisa memicu keresahan sosial.
Komite Penghapusan Hutang Negara-Negera Dunia Ketiga justru, menilai kebijakan imperialistik Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia sebagai biang utama krisis pangan di negara-negara miskin. Dalam laporan Televisi BBC, komite yang berpusat di Belgia itu menegaskan, IMF dan Bank Dunia, sejak 20 tahun lalu memaksa negara-negara Selatan menerapkan kebijakan yang dibuat dua lembaga dunia itu, sehingga menyebabkan kerugian besar negara-negara tersebut.
Komite ini menambahkan, kini rakyat negara-negara Selatan terpaksa harus membayar mahal program-program IMF dan Bank Dunia. Semestinya dua lembaga itu yang menanggung dosa dari kesalahan tak terampuninya ini.
Terungkapnya kejahatan besar IMF dan Bank Dunia ini berlangsung, saat kedua lembaga keuangan tersebut berusaha mengalihkan perhatian publik internasional. IMF dan Bank Dunia berupaya menyembunyikan kesalahannya dengan memanfaatkan isu krisis inflasi dan pangan dunia. Bahkan kedua lembaga ini mendesak negara-negara dunia untuk segera mengatasi krisis tersebut.
Perangkap pangan
Bagaimana dengan Indonesia? Dalam laporan FAO tersebut Indonesia memang tidak termasuk dalam negara net importir. Negara yang masuk dalam daftar FAO itu adalah 18 negara di kawasan Afrika dan empat negara dari Asia yakni Bangladesh, Korea Utara, Kamboja dan Laos.
Meski FAO tidak memasukkan Indonesia sebagai negara yang rawan terhadap lonjakan harga pangan dunia yang menyebabkan kekhawatiran terjadi krisis pangan. Bahkan Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Siswono Yudho Husodo menganggap, bangsa Indonesia telah masuk dalam perangkap pangan (food trap) yang diskenariokan oleh negara maju. “Negara maju telah menyiasati kita. Mereka memang ingin mematikan ekonomi kita,” tegas Siswono.
Terlihat dari tingkat ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Misalnya, untuk menutupi konsumsi daging, Indonesia harus mengimpor sekitar 600 ribu ekor dari Australia, beras impor sebanyak 1,2 juta ton dari Thailand, kedelai 1,4 juta ton dari AS, jagung untuk pakan ternak impor mencapai 10% dari total kebutuhan sebanyak 3 juta ton. “Ketergantungan kita sekarang ini sudah sangat besar,” sesalnya.
Siswono menilai, selama ini bangsa Indonesia didorong untuk makan roti dan mie yang semua bahan bakunya gandum yang stiap tahun harus mengimpor sebanyak 5 juta ton. “Ini untuk kepentingan siapa? Bahkan bea masuk gandum nol persen dan PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi ada kepentingan luar yang menyiasati. Tapi kita tidak sadar sudah masuk dalam food trap,” tegasnya.
Akibatnya ketika harga pangan dunia melonjak yang terjadi di Indonesia bukan hanya ancaman krisis pangan tapi juga krisis daya beli sehingga masyarakat tidak mempunyai kemampuan membeli pangan. Meski pemerintah sudah menyediakan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dengan harga Rp1.600/kg, diperkirakan hampir 17% rakyat miskin tidak mampu membeli beras.
Masyarakat kini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Daya beli masyarakat yang sudah rendah semakin terpukul dengan pergerakan harga pangan pokok. Padahal jumlah penduduk miskin masih cukup besar. Dengan 19,1 juta RTM, dipekirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta jiwa. Sedangkan yang sangat rawan pangan sebanyak 5,71 juta jiwa.
Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai, krisis pangan disebabkan kebijakan dan praktek yang menyerahkan urusan pangan kepada pasar (1998, Letter of Intent IMF), serta mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh perdagangan bebas (1995, Agreement on Agriculture, WTO). “Negara pun dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas dan melakukan liberalisasi terhadap hal yang seharusnya merupakan state obligation terhadap rakyat,” katanya.
Bahkan akses pasar Indonesia dibuka lebar-lebar, bahkan hingga nol persen seperti kedelai (1998, 2008) dan beras (1998). Sementara domestic subsidy untuk petani kita terus berkurang (tanah, irigasi, pupuk, bibit, teknologi dan insentif harga). Di sisi lain, subsisi ekspor dari negara-negara yang produksi pangannya tinggi seperti AS dan Uni Eropa, termasuk perusahaan-perusahaannya malah meningkat. Indonesia pun dibanjiri barang pangan murah, sehingga pasar dan harga domestik kita hancur.
Lebih disesalkan lagi, kebijakan negara-negara maju tersebut kemudian diikuti deregulasi dari pemerintah Indonesia. Beberapa kebijakan mempermudah perusahaan besar yang mengalahkan pertanian rakyat. Seperti contoh UU No. 1/1967 tentang PMA, UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 tentang Perkebunan, dan yang termutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kemudahan regulasi ini, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor pangan semakin terbuka.
“Artinya krisis pangan di awal 2008 ini menunjukkan bahwa tesis tentang pasar bebas itu tidak berlaku untuk keselamatan umat manusia, terutama dalam pangan,” tegas Henry. Bahkan sejak aktifnya perdagangan bebas yang dipromosikan WTO, angka kelaparan di dunia semakin meningkat dari 800 juta jiwa (1996) menjadi 853 juta jiwa (2007).
Spekulan ikut bermain
Sementara itu Pengamat Pertanian Bustanul Arifin mengaku sulit memprediki kapan terjadinya krisis pangan karena banyak argumen dari para ahli. Namun demikian terjadinya lonjakan harga pangan di dunia karena memang ada permintaan yang di luar prediksi normal, terutama untuk bahan baku biofuel.
Lebih parahnya lagi menurut Bustanul, kondisi kenaikan harga ini dimanfaatkan para spekulan yang mulai bermain di komoditas pangan. Spekulan menganggap, bermain di pasar keuangan sudah tidak menguntungkan lagi, sehingga sekarang mereka beralih ke komoditas. Kondisi ini terlihat pada pasar beras yang sebelumnya berada pada daftar terbawah perdagangan saham, ternyata kini justru teratas.
Dia mengungkapkan, umumnya negara–negara berkembang tidak memprediksi akan terjadi lonjakan harga. Karena itu setelah 2006, negara-negara berkembang termasuk Indonesia mulai mengusahakan biofuel dari produk pangan secara serius. “Jadi, kalau sebelumnya mereka (negara berkembang,red) memproduksi hanya untuk pangan, tapi karena ada permintaan untuk biofuel mereka pun memproduksi,” katanya dalam diskusi Krisis Pangan beberapa waktu lalu.
Saat ini produksi biodisel (pengganti solar) di dunia pada 2007 diprediksi mencapai 11,75 miliar liter. Dari jumlah tersebut 43% berasala dari kedelai, sehingga masuk akal pada awal 2008 lalu harga bahan baku tempe tahu ini melonjak sangat tinggi.
Sedangkan bioetanol (pengganti premium) yang beradar di pasar dunia pada 2007 diperkirakan sebanyak 45 miliar liter. Ternyata, 50%-nya berasal dari tebu dan 36% dari jagung. Karena itu kemudian harga komoditi gula dan jagung di pasar dunia melonjak.
“Faktor lain yang ikut menaikkan harga pangan adalah isu perubahan iklim atau climate change. Ini menyebabkan prediksi produksi pangan di beberapa negara menjadi kacau. Kalau ada prediksi mungkin tidak terlalu akurat,” tutur Guru Besar Universitas Lampung itu.
Jalan keluarnya. Pemerintah harus membuat perencanaan yang jelas, terukur dan terarah dalam mengatasi persoalan krisis pangan dan melepaskan diri dari perangkap yang dipasang negara-negara kapitalis. Apalagi ketahanan pangan bukan sebatas dimensi ekonomi semata, tetapi juga merupakan bagian dari ketahanan sosial politik bangsa. Jika pemerintah tidak mampu membuat strategi yang jitu, maka taruhannya adalah kerawanan pangan yang semakin meluas. Saat ini saja ada 100 kabupaten yang rawan pangan.
Salah satu yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah adalah upaya peningkatan produksi pangan, khususnya beras yang menjadi makanan pokok bangsa Indonesia. Tidak kalah penting lagi adalah penguatan stok pangan yang dimiliki pemerintah. (* penulis adalah wartawan Agro Indonesia dan Kabid Hub Internal Forwatan)

Anugerah Lomba Penulisan Jurnalistik

Indonesian Biotechnology Information Center (IndoBIC) telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka lomba penulisan jurnalistik bioteknologi pertanian dengan tema "Manfaat Bioteknologi Dalam Mengatasi Krisis Pangan". Setelah melalui serangkaian tahapan penjurian, maka pada 12 Maret 2009 IndoBIC menggelar Anugerah Lomba Penulisan Jurnalistik Bioteknologi di Hotel Crown Plaza Jakarta,

Selama periode lomba yakni September-Desember 2008, telah terkumpul 93 artikel dari berbagai media cetak dan online dari kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Jember.

Antusiasme yang cukup tinggi dari peserta menjadikan IndoBIC akan terus melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun-tahun mendatang. Direktur IndoBic Bambang Purwantara mengatakan, lomba penulisan jurnalistik bioteknologi diharapkan merangsang wartawan aktif mengulas mengenai perkembangan bioteknologi sehingga akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bioteknologi.
Proses penjurian lomba penulisan jurnalistik bioteknologi dibagi dua tahapan yaitu seleksi awal yang dilakukan tim IndoBIC, serta tahap seleksi akhir oleh dewan juri dari pakar dan praktisi bioteknologi yaitu Prof Dr.. Ir. Bustanul Arifin, Prof. Dr. Ir. Syamsoe’oed Sadjad serta Dr. Bambang Purwantara.

Setelah melalui proses penjurian yang panjang akhirnya dewan juri menetapkan 5 pemenang yaitu:
- Juara 1: Herianto Lingga dari Majalah Agrotek edisi Desember 2008 dengan judul "Berharap Bioteknologi Mampu Mengawal Ketahanan Pangan”
- Juara II: Titik Kartitiani dari Majalah Intisari edisi Oktober 2008 dengan judul ”Padi Emas: Ketika Bunga Daffodil Menjelma Semangkuk Nasi”
- Juara III: Aprika R Hernanda dari Harian Bisnis Indonesia edisi 30 Desember 2008 dengan judul "Memilih Bioteknologi atau Kelaparan?"
- Juara Harapan I: Zaky Al Hamzah dari Harian Republika edisi 27 November 2008 dengan judul ”Bioteknologi, Menjelmakan Ancaman MenjadiPeluang”
- Juara Harapan II: Yulianto dari Tabloid Agro Indonesia edisi November 2008 dengan judul ”Menakar Untung Rugi Produk Bioteknologi”

Untuk ketiga pemenang utama berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan plakat dengan rincian:
- Juara I: Rp15 juta
- Juara II: Rp12,5 juta
- Juara III: Rp 10 juta

Sedangkan juara harapan I dan II masing-masing mendapatkan hadiah berupa satu unit handphone Blackberry.

Swasembada Beras, Petani Tetap Miskin

by Yulianto *
Akhir-akhir ini kita dipertontonkan saling klaim keberhasilan swasembada beras melalui iklan partai politik (parpol) di televisi. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) suhu politik memang memanas. Saling klaim keberhasilan pembangunan menjadi daya ungkit untuk perolehan suara.
Setidaknya ada tiga parpol yang mengklaim keberhasilan swasembada pangan atau beras sebagai hasil keringat kader-kader mereka. Setelah Partai Golkar mengklaim di bawah kepemimpinan Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Golkar, M. Jusuf Kalla untuk pertama kalinya Indonesia bisa mengekspor beras.
Kemudian disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menampilkan iklan otak keberhasilan Indonesia mendongkrak produksi padi adalah Menteri Pertanian, Anton Apriyantono. Dalam iklan yang berdurasi 30 detik itu, mempertunjukkan gambar bahwa Anton Apriyantono yang merupakan kader PKS adalah arsitek dari swasembada pangan.
Berikut petikan iklan swasembada pangan yang diklaim PKS. “Akhir-akhir ini banyak yang mengaku-ngaku keberhasilan swasembada pangan. Padahal tahu kah Anda, siapa otak dibelakanganya? Ialah Anton Apriyantono, Menteri Pertanian kader PKS. Betul, setelah tujuh kali berganti menteri, dan swasembada pangan cuma mimpi. Kini Anton Apriyantono membuat negeri ini bangga. Kuncinya selain Anton Apriyantono bersih dan profesional dalam bekerja, dia juga pedul nasib petani. Bersama PKS kita swasembada...”
Gerah melihat klaim dua partai tersebut. Partai Demokrat tidak mau kalah bersaing. Partai yang dewan pembinanya adalah Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya meluncurkan juga iklan klaim swasembada beras. Bahkan menjadi aktor utamanya dengan mengatakan, “... Tahun ini kita mencapai swasembada beras. Ini adalah untuk pertama kalinya sejak masa orde baru produk beras nasional lebih tinggi dari pada konsumsi beras kita.”
Iklan tersebut kemudian dilanjutkan dengan menampilkan sepasang suami istri petani yang tengah panen. “Penghasilan kami membaik. Siapa Presidennya? SBY..,” ujar petani tersebut sambil mengacungkan jempol.
Iklan tersebut dilanjutkan dengan ungkapan narator. “Partai Demokrat turut mendukung kebijakan pemerintah SBY untuk mencapai swasembada beras...” Bahkan dalam iklan yang dalam minggu-minggu ini kerap muncul di televisi menampilkan teks, “Insya Allah Tahun 2009 kita ekspor beras.” Dan Grafik Peningkatan Produksi Padi.
Soal saling klaim swasembada beras, Menteri Pertanian (mentan), Anton Apriyantono mengatakan, sebagai salah satu bagian dari pemerintah dirinya hanya bekerja untuk meningkatkan produksi pertanian. Karena itu soal klaim harus dilihat apa yang diklaim. Jika kemudian ada iklan PKS yang mengklaim dirinya sebagai arsitek swasembada pangan tidak salah. Karena Departemen Pertanian yang membuat program untuk meningkatkan produksi.
“Tapi kan arsitek itu ada bosnya yaitu Presiden,” ujarnya. Namun demikian, Mentan tetap bersikukuh bahwa semua pihak yang berperan dalam peningkatan produksi padi berhak atau boleh saja mengklaim keberhasilan pemerintahan. “Jadi swasembada beras merupakan keberhasilan pemerintahan dan juga bangsa, termasuk petani,” katanya.
Sejauh mana sebenarnya keberhasilan produksi padi. Dari hasil survei Badan Pusat Statistika (BPS), Angka Sementara (ASEM) produksi padi 2008 sebesar 60,25 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Dibandingkan produksi tahun 2007 (Angka Tetap/ATAP), terjadi peningkatan sebanyak 3,09 juta ton GKG atau sekitar 5,41%.
Kenaikan produksi tersebut terjadi karena peningkatan luas panen seluas 161.520 hektar (ha) atau 1,33% dan juga produktivitas sebesar 1,90 kuintal/ha (4,04%). Kenaikan produksi padi tahun lalu terdapat di beberapa provinsi, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah.
BPS juga memprediksi produksi padi pada 2009, berdasarkan Angka Ramalan I (ARAM I) sebesar 60,93 juta ton GKG. Dibandingkan produksi 2008 (ASEM), terjadi peningkatan sebanyak 0,68 juta ton (1,13%). Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen seluas 113.000 ha (0,92%) dan juga produktivitas sebesar 0,10 kuintal/ha (0,20%).

Petani paling berhak
Kembali yang menjadi pertanyaan, siapa yang paling berperan dalam mencapai swasembada beras? Apakah pemerintah dengan berbagai programnya? Ataukah anggota DPR RI yang telah menganggarkan dana untuk pembangunan pertanian sangat besar? Atau petani?
Anton Apriyantono sebagai orang nomor satu di Departemen Pertanian boleh saja bangga menjadi arsitek swasembada beras seperti klaim PKS. Kebijakan Departemen Pertanian memberikan bantuan dengan cara subsidi pupuk, subsidi benih dan bantuan lainnya memang ikut berperan dalam peningkatan produksi.
DPR RI juga boleh mengaku punya peran. Dengan hak budgetnya anggota dewan mengalokasikan anggaran untuk Departemen Pertanian sebanyak Rp8,3 triliun. Bahkan partai politik lain, seperti Golkar juga boleh mengklaim berperan dalam swasembada beras.
Kebijakan bagus dan anggaran besar, tapi jika tidak ada yang menanam padi, maka semuanya ibarat cek kosong. Seharusnya petani lah yang paling berhak terhadap keberhasilan peningkatan produksi padi. Dengan segala keterbatasan, petani mampu membawa Indonesia mencapai swasembada beras lagi setelah tahun 1984.
Bahkan Sekretaris Jendral Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Rachmat Pambudy menyatakan, iklan yang mengklaim keberhasil swasembada beras itu tidak pada tempatnya, bahkan sangat tidak pantas dilakukan. Sebab, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras merupakan hasil pekerjaan bersama semua pihak yang terkait dalam peningkatan produksi.
“Jadi keberhasilan swasembada tidak boleh diklaim oleh satu partai atau keloompok tertentu. Ini adalah hasil pekerjaan bersama,” ujarnya. Seharusnya lanjut Rachmat, yang paling berhak mengklaim adalah petani. Tidak pantas dan tidak wajar. Aneh, kalau kerja keras petani justru diklaim merupakan hasil kerja keras satu partai.
Rachmat menilai, pemerintah tidak berhak mengklaim pencapaian swasembada pangan. Upaya meningkatkan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan rakyat seharusnya merupakan tugas dan kewajiban dari pemerintah. Apakah pemerintah berhasil atau tidak, biar rakyat yang memberikan penilaian. Jangan justru pemerintah yang menilai.
“Sekarang ini yang terjadi pemerintah menilai pekerjaannya sendiri. Biar rakyat yang menilai. Masyarakat Indonesia sudah pintar, mereka bisa menilai bagaimana keberhasilan pemerintah dan kualitas pejabatnya,” tuturnya.
Yang menjadi pertanyaan kini adalah apakah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras membuat petani bangga. Ternyata, jawabnya tidak. Petani hingga kini masih tetap menghadapi kesulitan, bahkan sebagain besar petani Indoneasi termasuk dalam kategori rumah tangga miskin.
Dari hasil sensus BPS jumlah rumah tangga petani yang masuk kategori petani gurem mengalami peningkatan. Misalnya, pada sensus 1993 jumlah rumah tangga petani (RTP) sebanyak 20,518 juta dengan RTP gurem sebanyak 10,69 juta. Pada sensus 2003, jumlah RTP naik menjadi 24,05 juta dan yang masuk kategori gurem juga naik menjadi 13,25 juta RTP. Padahal catatan BPS, pada 2008, total Rumah Tangga Miskin (RTM) di Indonesia mencapai 18,5 juta. Artinya, sebagai besar RTM adalah petani.
Dengan kondisi masih banyak petani miskin, pemerintah seharusnya malu mengklaim keberhasilan di atas penderitaan orang lain, khususnya petani. Untuk itu ke depan pemerintah jangan sekadar menggenjot produksi padi saja, tapi juga memikirkan kesejahteraan petani dan keluarga petani. “Nantinya swasembada pangan hanya sebagai akibat dari makin membaiknya kehidupan petani,” tegas Rachmat. (*penulis adalah wartawan Agro Indonesia dan pengurus Forwatan)

Bank Pertanian Agar Diwujudkan

Jakarta, 7/4 (Forwatanews) - Tercapainya produksi gabah nasional ternyata belum diikuti dengan penyediaan pinjaman yang bisa diserap puluhan juta petani. Melihat potensi sektor pertanian yang sangat besar.

Departemen Pertanian (Deptan) menilai perlunya pembentukan Bank Pertanian, untuk semakin memperbesar produksi pertanian, serta produksi komoditas lain.
''Indonesia ini negara agraris, dan sektor pertanian sudah menjadi unggulan program pemerintah, bahkan merupakan prestasi nasional. Tapi, bayangkan dari puluhan bank yang ada, tidak satupun ada bank pertanian, ini kan ironis,'' ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pertanian (Deptan), Sumarjo Gatot Irianto, usai acara diskusi ''Stimulus Pertanian Hadapi Krisis Finansial Dunia'', di Agro Wisata Gunung Mas, Bogor,Jawa Barat, Minggu (15/3) lalu.
Menurut dia, potensi pembentukan bank pertanian sudah ada, begitu juga dengan calon nasabah, karena ada 25 juta petani di Indonesia.

"Namun yang dibutuhkan adalah kemauan politik, mau tidak presiden (SBY), membentuk segera, karena memang sudah dibutuhkan petani,'' tutur Gatot.
Agar Bank Pertanian dapat melayani nasabah secara efektif dan efisien, maka bank tersebut harus dirancang sesuai dengan kekhasan karakteristik sektor pertanian dan pelaku usaha pertanian, misalnya seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Menurut dia, saat ini pemerintah telah memprogramkan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang diarahkan untuk terbentuknya LKM sebagai penolong pembiayaan bagi petani.

''Di Indonesia sudah terbentuk PUAP, yakni kucuran dana Rp 100 juta per gabungan kelompok tani (Gapoktan),'' jelas Gatot.
Tahun 2009, pemerintah akan mengucurkan lagi dana PUAP senilai Rp 1,1 triliun untuk 11 ribu gapoktan atau desa. (SBY)

Pertemuan Forwatan-Mentan

Pengurus Forwatan pada Senin 6 April 2009 bertemu Menteri Pertanian Anton Apriyantono di ruang kerjanya Gedung A Departemen Pertanian. Dalam pertemuan yang berlangsung akrab tersebut dari jajaran pengurus Forwatan hadir Ketua Ahmad Soim, Wakil Ketua Sumedi, Sekjen Sudarsono, Bendahara Yan Suhendar, Kabid Internal Yulianto dan Kabid Eksternal Tony Setiawan. Sementara itu Mentan di dampingi antara lain Juru Bicara Deptan Syukur Iwantoro, Kabiro Hukmas Suprahtomo, Kabag Humas Deptan Widi Harjono.

Ketua Forwatan mengungkapkan bahwa program kerja periode 2009-2011 dijalankan dengan moto “dari jurnalis untuk agribisnis”. Program-programnya di antaranya adalah berbagi informasi berita melalui email dan blogspot (http//www.forwatan.blogspot.com), diskusi terbatas, seminar, kunjungan lapang dan menyusun dan menerbitkan buku. Menanggapi hal itu Mentan Anton Apriyantono menyatakan sejumlah hal yakni pentingnya tujuan dan niat yang jelas bagi Forwatan sehingga programnya fokus, kita bisa saling mendukung. Ujung-ujungnya akan sama yakni kesejahteraan petani dan rakyat sehingga Negara Indonesia terangkat.

"Semua upaya akan mengerucut kesana, semua berkontribusi dengan punya cara masing-masing. Kami di pemerintahan tidak pernah protes pemberitaan sepanjang datanya benar. Kalau opini, boleh dan bisa berbeda pendapat setiap orang," ujar Anton.
Yang kedua, dalam rangka mensinergikan program Deptan akan memberikan dukungan, agar jurnalis paham betul terhadap realitas masyarakat.

Menurut menteri, wartawan seringkali terkungkung dengan pandangan yang "inward looking". Seakan-akan hanya Indonesia yang mempunyai masalah, padahal negara lain juga bermasalah. Oleh karena itu wartawan perlu diajak melihat pertanian luar negeri, setidaknya agar bisa membandingkan dan di mana sesungguhnya posisi Indonesia dibanding dengan negara lain.
Selain itu pihaknya sudah meminta agar para pejabat membuka informasi, karena sekarang eranya informasi yang terbuka.
"Kita akan dukung untuk membuat diskusi dikusi terbatas untuk menambah wawasan. Kita saling pro-aktif. Bisa wartawan yang aktif, bisa juga dari pemerintah," ujarnya.
Pada kesempatan itu menteri menegaskan perlunya mengembangkan jurnalisme investigasi, misalnya apakah program Deptan sudah berjalan? Wartawan yang terjun langsung melakukan investigasi dengan dukungan dana dari Deptan.
Sementara itu menyinggung ruangan wartawan, Anton menyatakan perlunya ditambah computer dan hotspot/WIFI.

Setelah bertemu Mentan, siangnya dilanjutkan pertemuan dengan Dirjen Perkebunan Achmad Mangga Barani di kantor Ditjen Perkebunan gedung C Deptan.

Kepada jajaran pengurus Forwatan, Dirjen Perkebunan mengucapkan selamat serta memberikan dukungan kerja sehingga ke depan terjadi sinergi yang positif untuk pembangunan pertanian, khususnya subsektor perkebunan di tanah air.

Konggres Forwatan

Pada 14 Maret 2009 berlokasi di kawasan Wisata Agro Gunung Mas, Bogor para jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) menyelenggarakan Apresiasi Forwatan 2009. Salah satu kegiatan yang dilangsungkan yakni pemilihan pengurus Forwatan periode 2009-2011.

Setelah melalui proses pemilihan yang demokratis maka terpilih pengurus Forwatan periode 2009-2001 yakni :

Ketua : Ahmad Soim (Sinar Tani)

Waket : Sumedi TP (Suara Pembaruan)

Sekjen :Sudarsono (Seputar Indonesia)

Bendahara: Yan Suhendar (Agrina)

Kabid Hubungan Eksternal: Tony Setiawan (Agriswara)

Selanjutnya pada rapat di sekreatiat Forwatan pada 19 Maret 2009 diadakan penambahan personel pengurus yakni:

Kabid Hubungan Internal : Yulianto (Agro Indonesia)

Kabid Informasi dan Publikasi : Rz.subagyo (ANTARA)