by Yulianto*Krisis pangan kini mengancam hampir di seluruh pelosok dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia. Penyebabnya tidak lain adalah kenaikan harga produk pangan yang sulit terbendung sejak dua tahun lalu dan terus berlanjut hingga kini. Dampak krisis yang paling terasa akan dialami negara-negara berkembang karena kemampuan produksi pangan mereka sangat terbatas.
Ancaman krisis pangan dunia sebenarnya telah dikomunikasikan sejak 2006. Selama enam tahun berturut-turut konsumsi biji-bijian pangan dunia lebih besar dari pada produksi dunia. Bahkan pada 1999, stok pangan dunia masih dapat memenuhi kebutuhan selama 116 hari, tapi pada 2006 hanya tinggal 57 hari.
Dalam laporan Food and Agriculture Organitation (FAO) yang berjudul Growing Demand on Agriculture and Rising Prices of Commodities menunjukkan indek harga pangan meningkat rata-rata 9% pada 2006 ketimbang tahun sebelumnya. Bahkan pada 2007 indeks harga pangan meningkat 23% dibandingkan 2006. Sementara dalam Food Outlook yang dikeluarkan FAO hingga 2017 diramalkan harga pangan akan terus meroket sejalan dengan lonjakan harga minyak mentah.
Akibat peningkatan harga produk pangan tersebut menyebabkan negara-negara yang selama ini menjadi net importir bakal menanggung dampak cukup berat. Bahkan juga mempengaruhi kesejahteraan rakyat, karena devisa negara tersebut terbuang untuk mengimpor produk pangan. Negara-negara yang selama ini menjadi net importer baik untuk produk pangan dan energi diperkirakan akan mengalami situasi lose-lose situation.
Dalam laporan FAO juga menyebutkan, negara-negara berkembang secara keseluruhan akan merasakan kenaikan sebanyak 25% untuk biaya impor pangan dalam satu tahun. Kenaikan yang nyata untuk biaya impor pangan tersebut nilainya mencapai 745 miliar dolar AS pada 2007 atau naik 21% lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Ekonom Senior Organisasi Pangan Dunia (FAO), Concepcion Calpe, mengatakan krisis pangan dipicu karena permintaan melebihi pasokan, sehingga menyebabkan harga-harga bahan pangan melambung. “Pasar beras internasional mengalami situasi sulit. Kalau produksi beras meningkat, mungkin harga bisa ditekan. Tapi, dalam waktu dekat, kondisinya belum (membaik),” katanya.
Selain peringatan FAO, IMF (International Moneter Fund) menjadi lembaga global yang juga memperingatkan dampak buruk naiknya harga pangan bagi warga miskin. Direktur IMF, Dominique Strauss-Kahn, di Washington mengatakan, banyak orang menghadapi kelaparan yang kemudian bisa memicu keresahan sosial.
Komite Penghapusan Hutang Negara-Negera Dunia Ketiga justru, menilai kebijakan imperialistik Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia sebagai biang utama krisis pangan di negara-negara miskin. Dalam laporan Televisi BBC, komite yang berpusat di Belgia itu menegaskan, IMF dan Bank Dunia, sejak 20 tahun lalu memaksa negara-negara Selatan menerapkan kebijakan yang dibuat dua lembaga dunia itu, sehingga menyebabkan kerugian besar negara-negara tersebut.
Komite ini menambahkan, kini rakyat negara-negara Selatan terpaksa harus membayar mahal program-program IMF dan Bank Dunia. Semestinya dua lembaga itu yang menanggung dosa dari kesalahan tak terampuninya ini.
Terungkapnya kejahatan besar IMF dan Bank Dunia ini berlangsung, saat kedua lembaga keuangan tersebut berusaha mengalihkan perhatian publik internasional. IMF dan Bank Dunia berupaya menyembunyikan kesalahannya dengan memanfaatkan isu krisis inflasi dan pangan dunia. Bahkan kedua lembaga ini mendesak negara-negara dunia untuk segera mengatasi krisis tersebut.
Perangkap pangan
Bagaimana dengan Indonesia? Dalam laporan FAO tersebut Indonesia memang tidak termasuk dalam negara net importir. Negara yang masuk dalam daftar FAO itu adalah 18 negara di kawasan Afrika dan empat negara dari Asia yakni Bangladesh, Korea Utara, Kamboja dan Laos.
Meski FAO tidak memasukkan Indonesia sebagai negara yang rawan terhadap lonjakan harga pangan dunia yang menyebabkan kekhawatiran terjadi krisis pangan. Bahkan Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Siswono Yudho Husodo menganggap, bangsa Indonesia telah masuk dalam perangkap pangan (food trap) yang diskenariokan oleh negara maju. “Negara maju telah menyiasati kita. Mereka memang ingin mematikan ekonomi kita,” tegas Siswono.
Terlihat dari tingkat ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Misalnya, untuk menutupi konsumsi daging, Indonesia harus mengimpor sekitar 600 ribu ekor dari Australia, beras impor sebanyak 1,2 juta ton dari Thailand, kedelai 1,4 juta ton dari AS, jagung untuk pakan ternak impor mencapai 10% dari total kebutuhan sebanyak 3 juta ton. “Ketergantungan kita sekarang ini sudah sangat besar,” sesalnya.
Siswono menilai, selama ini bangsa Indonesia didorong untuk makan roti dan mie yang semua bahan bakunya gandum yang stiap tahun harus mengimpor sebanyak 5 juta ton. “Ini untuk kepentingan siapa? Bahkan bea masuk gandum nol persen dan PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi ada kepentingan luar yang menyiasati. Tapi kita tidak sadar sudah masuk dalam food trap,” tegasnya.
Akibatnya ketika harga pangan dunia melonjak yang terjadi di Indonesia bukan hanya ancaman krisis pangan tapi juga krisis daya beli sehingga masyarakat tidak mempunyai kemampuan membeli pangan. Meski pemerintah sudah menyediakan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dengan harga Rp1.600/kg, diperkirakan hampir 17% rakyat miskin tidak mampu membeli beras.
Masyarakat kini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Daya beli masyarakat yang sudah rendah semakin terpukul dengan pergerakan harga pangan pokok. Padahal jumlah penduduk miskin masih cukup besar. Dengan 19,1 juta RTM, dipekirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta jiwa. Sedangkan yang sangat rawan pangan sebanyak 5,71 juta jiwa.
Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai, krisis pangan disebabkan kebijakan dan praktek yang menyerahkan urusan pangan kepada pasar (1998, Letter of Intent IMF), serta mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh perdagangan bebas (1995, Agreement on Agriculture, WTO). “Negara pun dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas dan melakukan liberalisasi terhadap hal yang seharusnya merupakan state obligation terhadap rakyat,” katanya.
Bahkan akses pasar Indonesia dibuka lebar-lebar, bahkan hingga nol persen seperti kedelai (1998, 2008) dan beras (1998). Sementara domestic subsidy untuk petani kita terus berkurang (tanah, irigasi, pupuk, bibit, teknologi dan insentif harga). Di sisi lain, subsisi ekspor dari negara-negara yang produksi pangannya tinggi seperti AS dan Uni Eropa, termasuk perusahaan-perusahaannya malah meningkat. Indonesia pun dibanjiri barang pangan murah, sehingga pasar dan harga domestik kita hancur.
Lebih disesalkan lagi, kebijakan negara-negara maju tersebut kemudian diikuti deregulasi dari pemerintah Indonesia. Beberapa kebijakan mempermudah perusahaan besar yang mengalahkan pertanian rakyat. Seperti contoh UU No. 1/1967 tentang PMA, UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 tentang Perkebunan, dan yang termutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kemudahan regulasi ini, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor pangan semakin terbuka.
“Artinya krisis pangan di awal 2008 ini menunjukkan bahwa tesis tentang pasar bebas itu tidak berlaku untuk keselamatan umat manusia, terutama dalam pangan,” tegas Henry. Bahkan sejak aktifnya perdagangan bebas yang dipromosikan WTO, angka kelaparan di dunia semakin meningkat dari 800 juta jiwa (1996) menjadi 853 juta jiwa (2007).
Spekulan ikut bermain
Sementara itu Pengamat Pertanian Bustanul Arifin mengaku sulit memprediki kapan terjadinya krisis pangan karena banyak argumen dari para ahli. Namun demikian terjadinya lonjakan harga pangan di dunia karena memang ada permintaan yang di luar prediksi normal, terutama untuk bahan baku biofuel.
Lebih parahnya lagi menurut Bustanul, kondisi kenaikan harga ini dimanfaatkan para spekulan yang mulai bermain di komoditas pangan. Spekulan menganggap, bermain di pasar keuangan sudah tidak menguntungkan lagi, sehingga sekarang mereka beralih ke komoditas. Kondisi ini terlihat pada pasar beras yang sebelumnya berada pada daftar terbawah perdagangan saham, ternyata kini justru teratas.
Dia mengungkapkan, umumnya negara–negara berkembang tidak memprediksi akan terjadi lonjakan harga. Karena itu setelah 2006, negara-negara berkembang termasuk Indonesia mulai mengusahakan biofuel dari produk pangan secara serius. “Jadi, kalau sebelumnya mereka (negara berkembang,red) memproduksi hanya untuk pangan, tapi karena ada permintaan untuk biofuel mereka pun memproduksi,” katanya dalam diskusi Krisis Pangan beberapa waktu lalu.
Saat ini produksi biodisel (pengganti solar) di dunia pada 2007 diprediksi mencapai 11,75 miliar liter. Dari jumlah tersebut 43% berasala dari kedelai, sehingga masuk akal pada awal 2008 lalu harga bahan baku tempe tahu ini melonjak sangat tinggi.
Sedangkan bioetanol (pengganti premium) yang beradar di pasar dunia pada 2007 diperkirakan sebanyak 45 miliar liter. Ternyata, 50%-nya berasal dari tebu dan 36% dari jagung. Karena itu kemudian harga komoditi gula dan jagung di pasar dunia melonjak.
“Faktor lain yang ikut menaikkan harga pangan adalah isu perubahan iklim atau climate change. Ini menyebabkan prediksi produksi pangan di beberapa negara menjadi kacau. Kalau ada prediksi mungkin tidak terlalu akurat,” tutur Guru Besar Universitas Lampung itu.
Jalan keluarnya. Pemerintah harus membuat perencanaan yang jelas, terukur dan terarah dalam mengatasi persoalan krisis pangan dan melepaskan diri dari perangkap yang dipasang negara-negara kapitalis. Apalagi ketahanan pangan bukan sebatas dimensi ekonomi semata, tetapi juga merupakan bagian dari ketahanan sosial politik bangsa. Jika pemerintah tidak mampu membuat strategi yang jitu, maka taruhannya adalah kerawanan pangan yang semakin meluas. Saat ini saja ada 100 kabupaten yang rawan pangan.
Salah satu yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah adalah upaya peningkatan produksi pangan, khususnya beras yang menjadi makanan pokok bangsa Indonesia. Tidak kalah penting lagi adalah penguatan stok pangan yang dimiliki pemerintah. (* penulis adalah wartawan Agro Indonesia dan Kabid Hub Internal Forwatan)
Ancaman krisis pangan dunia sebenarnya telah dikomunikasikan sejak 2006. Selama enam tahun berturut-turut konsumsi biji-bijian pangan dunia lebih besar dari pada produksi dunia. Bahkan pada 1999, stok pangan dunia masih dapat memenuhi kebutuhan selama 116 hari, tapi pada 2006 hanya tinggal 57 hari.
Dalam laporan Food and Agriculture Organitation (FAO) yang berjudul Growing Demand on Agriculture and Rising Prices of Commodities menunjukkan indek harga pangan meningkat rata-rata 9% pada 2006 ketimbang tahun sebelumnya. Bahkan pada 2007 indeks harga pangan meningkat 23% dibandingkan 2006. Sementara dalam Food Outlook yang dikeluarkan FAO hingga 2017 diramalkan harga pangan akan terus meroket sejalan dengan lonjakan harga minyak mentah.
Akibat peningkatan harga produk pangan tersebut menyebabkan negara-negara yang selama ini menjadi net importir bakal menanggung dampak cukup berat. Bahkan juga mempengaruhi kesejahteraan rakyat, karena devisa negara tersebut terbuang untuk mengimpor produk pangan. Negara-negara yang selama ini menjadi net importer baik untuk produk pangan dan energi diperkirakan akan mengalami situasi lose-lose situation.
Dalam laporan FAO juga menyebutkan, negara-negara berkembang secara keseluruhan akan merasakan kenaikan sebanyak 25% untuk biaya impor pangan dalam satu tahun. Kenaikan yang nyata untuk biaya impor pangan tersebut nilainya mencapai 745 miliar dolar AS pada 2007 atau naik 21% lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Ekonom Senior Organisasi Pangan Dunia (FAO), Concepcion Calpe, mengatakan krisis pangan dipicu karena permintaan melebihi pasokan, sehingga menyebabkan harga-harga bahan pangan melambung. “Pasar beras internasional mengalami situasi sulit. Kalau produksi beras meningkat, mungkin harga bisa ditekan. Tapi, dalam waktu dekat, kondisinya belum (membaik),” katanya.
Selain peringatan FAO, IMF (International Moneter Fund) menjadi lembaga global yang juga memperingatkan dampak buruk naiknya harga pangan bagi warga miskin. Direktur IMF, Dominique Strauss-Kahn, di Washington mengatakan, banyak orang menghadapi kelaparan yang kemudian bisa memicu keresahan sosial.
Komite Penghapusan Hutang Negara-Negera Dunia Ketiga justru, menilai kebijakan imperialistik Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia sebagai biang utama krisis pangan di negara-negara miskin. Dalam laporan Televisi BBC, komite yang berpusat di Belgia itu menegaskan, IMF dan Bank Dunia, sejak 20 tahun lalu memaksa negara-negara Selatan menerapkan kebijakan yang dibuat dua lembaga dunia itu, sehingga menyebabkan kerugian besar negara-negara tersebut.Komite ini menambahkan, kini rakyat negara-negara Selatan terpaksa harus membayar mahal program-program IMF dan Bank Dunia. Semestinya dua lembaga itu yang menanggung dosa dari kesalahan tak terampuninya ini.
Terungkapnya kejahatan besar IMF dan Bank Dunia ini berlangsung, saat kedua lembaga keuangan tersebut berusaha mengalihkan perhatian publik internasional. IMF dan Bank Dunia berupaya menyembunyikan kesalahannya dengan memanfaatkan isu krisis inflasi dan pangan dunia. Bahkan kedua lembaga ini mendesak negara-negara dunia untuk segera mengatasi krisis tersebut.
Perangkap pangan
Bagaimana dengan Indonesia? Dalam laporan FAO tersebut Indonesia memang tidak termasuk dalam negara net importir. Negara yang masuk dalam daftar FAO itu adalah 18 negara di kawasan Afrika dan empat negara dari Asia yakni Bangladesh, Korea Utara, Kamboja dan Laos.
Meski FAO tidak memasukkan Indonesia sebagai negara yang rawan terhadap lonjakan harga pangan dunia yang menyebabkan kekhawatiran terjadi krisis pangan. Bahkan Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Siswono Yudho Husodo menganggap, bangsa Indonesia telah masuk dalam perangkap pangan (food trap) yang diskenariokan oleh negara maju. “Negara maju telah menyiasati kita. Mereka memang ingin mematikan ekonomi kita,” tegas Siswono.
Terlihat dari tingkat ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Misalnya, untuk menutupi konsumsi daging, Indonesia harus mengimpor sekitar 600 ribu ekor dari Australia, beras impor sebanyak 1,2 juta ton dari Thailand, kedelai 1,4 juta ton dari AS, jagung untuk pakan ternak impor mencapai 10% dari total kebutuhan sebanyak 3 juta ton. “Ketergantungan kita sekarang ini sudah sangat besar,” sesalnya.
Siswono menilai, selama ini bangsa Indonesia didorong untuk makan roti dan mie yang semua bahan bakunya gandum yang stiap tahun harus mengimpor sebanyak 5 juta ton. “Ini untuk kepentingan siapa? Bahkan bea masuk gandum nol persen dan PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi ada kepentingan luar yang menyiasati. Tapi kita tidak sadar sudah masuk dalam food trap,” tegasnya.
Akibatnya ketika harga pangan dunia melonjak yang terjadi di Indonesia bukan hanya ancaman krisis pangan tapi juga krisis daya beli sehingga masyarakat tidak mempunyai kemampuan membeli pangan. Meski pemerintah sudah menyediakan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dengan harga Rp1.600/kg, diperkirakan hampir 17% rakyat miskin tidak mampu membeli beras.
Masyarakat kini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Daya beli masyarakat yang sudah rendah semakin terpukul dengan pergerakan harga pangan pokok. Padahal jumlah penduduk miskin masih cukup besar. Dengan 19,1 juta RTM, dipekirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta jiwa. Sedangkan yang sangat rawan pangan sebanyak 5,71 juta jiwa.
Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai, krisis pangan disebabkan kebijakan dan praktek yang menyerahkan urusan pangan kepada pasar (1998, Letter of Intent IMF), serta mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh perdagangan bebas (1995, Agreement on Agriculture, WTO). “Negara pun dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas dan melakukan liberalisasi terhadap hal yang seharusnya merupakan state obligation terhadap rakyat,” katanya.
Bahkan akses pasar Indonesia dibuka lebar-lebar, bahkan hingga nol persen seperti kedelai (1998, 2008) dan beras (1998). Sementara domestic subsidy untuk petani kita terus berkurang (tanah, irigasi, pupuk, bibit, teknologi dan insentif harga). Di sisi lain, subsisi ekspor dari negara-negara yang produksi pangannya tinggi seperti AS dan Uni Eropa, termasuk perusahaan-perusahaannya malah meningkat. Indonesia pun dibanjiri barang pangan murah, sehingga pasar dan harga domestik kita hancur.
Lebih disesalkan lagi, kebijakan negara-negara maju tersebut kemudian diikuti deregulasi dari pemerintah Indonesia. Beberapa kebijakan mempermudah perusahaan besar yang mengalahkan pertanian rakyat. Seperti contoh UU No. 1/1967 tentang PMA, UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 tentang Perkebunan, dan yang termutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kemudahan regulasi ini, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor pangan semakin terbuka.
“Artinya krisis pangan di awal 2008 ini menunjukkan bahwa tesis tentang pasar bebas itu tidak berlaku untuk keselamatan umat manusia, terutama dalam pangan,” tegas Henry. Bahkan sejak aktifnya perdagangan bebas yang dipromosikan WTO, angka kelaparan di dunia semakin meningkat dari 800 juta jiwa (1996) menjadi 853 juta jiwa (2007).
Spekulan ikut bermain
Sementara itu Pengamat Pertanian Bustanul Arifin mengaku sulit memprediki kapan terjadinya krisis pangan karena banyak argumen dari para ahli. Namun demikian terjadinya lonjakan harga pangan di dunia karena memang ada permintaan yang di luar prediksi normal, terutama untuk bahan baku biofuel.
Lebih parahnya lagi menurut Bustanul, kondisi kenaikan harga ini dimanfaatkan para spekulan yang mulai bermain di komoditas pangan. Spekulan menganggap, bermain di pasar keuangan sudah tidak menguntungkan lagi, sehingga sekarang mereka beralih ke komoditas. Kondisi ini terlihat pada pasar beras yang sebelumnya berada pada daftar terbawah perdagangan saham, ternyata kini justru teratas.
Dia mengungkapkan, umumnya negara–negara berkembang tidak memprediksi akan terjadi lonjakan harga. Karena itu setelah 2006, negara-negara berkembang termasuk Indonesia mulai mengusahakan biofuel dari produk pangan secara serius. “Jadi, kalau sebelumnya mereka (negara berkembang,red) memproduksi hanya untuk pangan, tapi karena ada permintaan untuk biofuel mereka pun memproduksi,” katanya dalam diskusi Krisis Pangan beberapa waktu lalu.
Saat ini produksi biodisel (pengganti solar) di dunia pada 2007 diprediksi mencapai 11,75 miliar liter. Dari jumlah tersebut 43% berasala dari kedelai, sehingga masuk akal pada awal 2008 lalu harga bahan baku tempe tahu ini melonjak sangat tinggi.
Sedangkan bioetanol (pengganti premium) yang beradar di pasar dunia pada 2007 diperkirakan sebanyak 45 miliar liter. Ternyata, 50%-nya berasal dari tebu dan 36% dari jagung. Karena itu kemudian harga komoditi gula dan jagung di pasar dunia melonjak.
“Faktor lain yang ikut menaikkan harga pangan adalah isu perubahan iklim atau climate change. Ini menyebabkan prediksi produksi pangan di beberapa negara menjadi kacau. Kalau ada prediksi mungkin tidak terlalu akurat,” tutur Guru Besar Universitas Lampung itu.
Jalan keluarnya. Pemerintah harus membuat perencanaan yang jelas, terukur dan terarah dalam mengatasi persoalan krisis pangan dan melepaskan diri dari perangkap yang dipasang negara-negara kapitalis. Apalagi ketahanan pangan bukan sebatas dimensi ekonomi semata, tetapi juga merupakan bagian dari ketahanan sosial politik bangsa. Jika pemerintah tidak mampu membuat strategi yang jitu, maka taruhannya adalah kerawanan pangan yang semakin meluas. Saat ini saja ada 100 kabupaten yang rawan pangan.Salah satu yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah adalah upaya peningkatan produksi pangan, khususnya beras yang menjadi makanan pokok bangsa Indonesia. Tidak kalah penting lagi adalah penguatan stok pangan yang dimiliki pemerintah. (* penulis adalah wartawan Agro Indonesia dan Kabid Hub Internal Forwatan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar