by Yulianto *
Akhir-akhir ini kita dipertontonkan saling klaim keberhasilan swasembada beras melalui iklan partai politik (parpol) di televisi. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) suhu politik memang memanas. Saling klaim keberhasilan pembangunan menjadi daya ungkit untuk perolehan suara.
Setidaknya ada tiga parpol yang mengklaim keberhasilan swasembada pangan atau beras sebagai hasil keringat kader-kader mereka. Setelah Partai Golkar mengklaim di bawah kepemimpinan Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Golkar, M. Jusuf Kalla untuk pertama kalinya Indonesia bisa mengekspor beras.
Kemudian disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menampilkan iklan otak keberhasilan Indonesia mendongkrak produksi padi adalah Menteri Pertanian, Anton Apriyantono. Dalam iklan yang berdurasi 30 detik itu, mempertunjukkan gambar bahwa Anton Apriyantono yang merupakan kader PKS adalah arsitek dari swasembada pangan.
Berikut petikan iklan swasembada pangan yang diklaim PKS. “Akhir-akhir ini banyak yang mengaku-ngaku keberhasilan swasembada pangan. Padahal tahu kah Anda, siapa otak dibelakanganya? Ialah Anton Apriyantono, Menteri Pertanian kader PKS. Betul, setelah tujuh kali berganti menteri, dan swasembada pangan cuma mimpi. Kini Anton Apriyantono membuat negeri ini bangga. Kuncinya selain Anton Apriyantono bersih dan profesional dalam bekerja, dia juga pedul nasib petani. Bersama PKS kita swasembada...”
Gerah melihat klaim dua partai tersebut. Partai Demokrat tidak mau kalah bersaing. Partai yang dewan pembinanya adalah Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya meluncurkan juga iklan klaim swasembada beras. Bahkan menjadi aktor utamanya dengan mengatakan, “... Tahun ini kita mencapai swasembada beras. Ini adalah untuk pertama kalinya sejak masa orde baru produk beras nasional lebih tinggi dari pada konsumsi beras kita.”
Iklan tersebut kemudian dilanjutkan dengan menampilkan sepasang suami istri petani yang tengah panen. “Penghasilan kami membaik. Siapa Presidennya? SBY..,” ujar petani tersebut sambil mengacungkan jempol.
Iklan tersebut dilanjutkan dengan ungkapan narator. “Partai Demokrat turut mendukung kebijakan pemerintah SBY untuk mencapai swasembada beras...” Bahkan dalam iklan yang dalam minggu-minggu ini kerap muncul di televisi menampilkan teks, “Insya Allah Tahun 2009 kita ekspor beras.” Dan Grafik Peningkatan Produksi Padi.
Soal saling klaim swasembada beras, Menteri Pertanian (mentan), Anton Apriyantono mengatakan, sebagai salah satu bagian dari pemerintah dirinya hanya bekerja untuk meningkatkan produksi pertanian. Karena itu soal klaim harus dilihat apa yang diklaim. Jika kemudian ada iklan PKS yang mengklaim dirinya sebagai arsitek swasembada pangan tidak salah. Karena Departemen Pertanian yang membuat program untuk meningkatkan produksi.
“Tapi kan arsitek itu ada bosnya yaitu Presiden,” ujarnya. Namun demikian, Mentan tetap bersikukuh bahwa semua pihak yang berperan dalam peningkatan produksi padi berhak atau boleh saja mengklaim keberhasilan pemerintahan. “Jadi swasembada beras merupakan keberhasilan pemerintahan dan juga bangsa, termasuk petani,” katanya.
Sejauh mana sebenarnya keberhasilan produksi padi. Dari hasil survei Badan Pusat Statistika (BPS), Angka Sementara (ASEM) produksi padi 2008 sebesar 60,25 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Dibandingkan produksi tahun 2007 (Angka Tetap/ATAP), terjadi peningkatan sebanyak 3,09 juta ton GKG atau sekitar 5,41%.
Kenaikan produksi tersebut terjadi karena peningkatan luas panen seluas 161.520 hektar (ha) atau 1,33% dan juga produktivitas sebesar 1,90 kuintal/ha (4,04%). Kenaikan produksi padi tahun lalu terdapat di beberapa provinsi, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah.
BPS juga memprediksi produksi padi pada 2009, berdasarkan Angka Ramalan I (ARAM I) sebesar 60,93 juta ton GKG. Dibandingkan produksi 2008 (ASEM), terjadi peningkatan sebanyak 0,68 juta ton (1,13%). Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen seluas 113.000 ha (0,92%) dan juga produktivitas sebesar 0,10 kuintal/ha (0,20%).
Petani paling berhak
Kembali yang menjadi pertanyaan, siapa yang paling berperan dalam mencapai swasembada beras? Apakah pemerintah dengan berbagai programnya? Ataukah anggota DPR RI yang telah menganggarkan dana untuk pembangunan pertanian sangat besar? Atau petani?
Anton Apriyantono sebagai orang nomor satu di Departemen Pertanian boleh saja bangga menjadi arsitek swasembada beras seperti klaim PKS. Kebijakan Departemen Pertanian memberikan bantuan dengan cara subsidi pupuk, subsidi benih dan bantuan lainnya memang ikut berperan dalam peningkatan produksi.
DPR RI juga boleh mengaku punya peran. Dengan hak budgetnya anggota dewan mengalokasikan anggaran untuk Departemen Pertanian sebanyak Rp8,3 triliun. Bahkan partai politik lain, seperti Golkar juga boleh mengklaim berperan dalam swasembada beras.
Kebijakan bagus dan anggaran besar, tapi jika tidak ada yang menanam padi, maka semuanya ibarat cek kosong. Seharusnya petani lah yang paling berhak terhadap keberhasilan peningkatan produksi padi. Dengan segala keterbatasan, petani mampu membawa Indonesia mencapai swasembada beras lagi setelah tahun 1984.
Bahkan Sekretaris Jendral Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Rachmat Pambudy menyatakan, iklan yang mengklaim keberhasil swasembada beras itu tidak pada tempatnya, bahkan sangat tidak pantas dilakukan. Sebab, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras merupakan hasil pekerjaan bersama semua pihak yang terkait dalam peningkatan produksi.
“Jadi keberhasilan swasembada tidak boleh diklaim oleh satu partai atau keloompok tertentu. Ini adalah hasil pekerjaan bersama,” ujarnya. Seharusnya lanjut Rachmat, yang paling berhak mengklaim adalah petani. Tidak pantas dan tidak wajar. Aneh, kalau kerja keras petani justru diklaim merupakan hasil kerja keras satu partai.
Rachmat menilai, pemerintah tidak berhak mengklaim pencapaian swasembada pangan. Upaya meningkatkan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan rakyat seharusnya merupakan tugas dan kewajiban dari pemerintah. Apakah pemerintah berhasil atau tidak, biar rakyat yang memberikan penilaian. Jangan justru pemerintah yang menilai.
“Sekarang ini yang terjadi pemerintah menilai pekerjaannya sendiri. Biar rakyat yang menilai. Masyarakat Indonesia sudah pintar, mereka bisa menilai bagaimana keberhasilan pemerintah dan kualitas pejabatnya,” tuturnya.
Yang menjadi pertanyaan kini adalah apakah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras membuat petani bangga. Ternyata, jawabnya tidak. Petani hingga kini masih tetap menghadapi kesulitan, bahkan sebagain besar petani Indoneasi termasuk dalam kategori rumah tangga miskin.
Dari hasil sensus BPS jumlah rumah tangga petani yang masuk kategori petani gurem mengalami peningkatan. Misalnya, pada sensus 1993 jumlah rumah tangga petani (RTP) sebanyak 20,518 juta dengan RTP gurem sebanyak 10,69 juta. Pada sensus 2003, jumlah RTP naik menjadi 24,05 juta dan yang masuk kategori gurem juga naik menjadi 13,25 juta RTP. Padahal catatan BPS, pada 2008, total Rumah Tangga Miskin (RTM) di Indonesia mencapai 18,5 juta. Artinya, sebagai besar RTM adalah petani.
Dengan kondisi masih banyak petani miskin, pemerintah seharusnya malu mengklaim keberhasilan di atas penderitaan orang lain, khususnya petani. Untuk itu ke depan pemerintah jangan sekadar menggenjot produksi padi saja, tapi juga memikirkan kesejahteraan petani dan keluarga petani. “Nantinya swasembada pangan hanya sebagai akibat dari makin membaiknya kehidupan petani,” tegas Rachmat. (*penulis adalah wartawan Agro Indonesia dan pengurus Forwatan)
Akhir-akhir ini kita dipertontonkan saling klaim keberhasilan swasembada beras melalui iklan partai politik (parpol) di televisi. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) suhu politik memang memanas. Saling klaim keberhasilan pembangunan menjadi daya ungkit untuk perolehan suara.
Setidaknya ada tiga parpol yang mengklaim keberhasilan swasembada pangan atau beras sebagai hasil keringat kader-kader mereka. Setelah Partai Golkar mengklaim di bawah kepemimpinan Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Golkar, M. Jusuf Kalla untuk pertama kalinya Indonesia bisa mengekspor beras.
Kemudian disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menampilkan iklan otak keberhasilan Indonesia mendongkrak produksi padi adalah Menteri Pertanian, Anton Apriyantono. Dalam iklan yang berdurasi 30 detik itu, mempertunjukkan gambar bahwa Anton Apriyantono yang merupakan kader PKS adalah arsitek dari swasembada pangan.
Berikut petikan iklan swasembada pangan yang diklaim PKS. “Akhir-akhir ini banyak yang mengaku-ngaku keberhasilan swasembada pangan. Padahal tahu kah Anda, siapa otak dibelakanganya? Ialah Anton Apriyantono, Menteri Pertanian kader PKS. Betul, setelah tujuh kali berganti menteri, dan swasembada pangan cuma mimpi. Kini Anton Apriyantono membuat negeri ini bangga. Kuncinya selain Anton Apriyantono bersih dan profesional dalam bekerja, dia juga pedul nasib petani. Bersama PKS kita swasembada...”
Gerah melihat klaim dua partai tersebut. Partai Demokrat tidak mau kalah bersaing. Partai yang dewan pembinanya adalah Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya meluncurkan juga iklan klaim swasembada beras. Bahkan menjadi aktor utamanya dengan mengatakan, “... Tahun ini kita mencapai swasembada beras. Ini adalah untuk pertama kalinya sejak masa orde baru produk beras nasional lebih tinggi dari pada konsumsi beras kita.”
Iklan tersebut kemudian dilanjutkan dengan menampilkan sepasang suami istri petani yang tengah panen. “Penghasilan kami membaik. Siapa Presidennya? SBY..,” ujar petani tersebut sambil mengacungkan jempol.
Iklan tersebut dilanjutkan dengan ungkapan narator. “Partai Demokrat turut mendukung kebijakan pemerintah SBY untuk mencapai swasembada beras...” Bahkan dalam iklan yang dalam minggu-minggu ini kerap muncul di televisi menampilkan teks, “Insya Allah Tahun 2009 kita ekspor beras.” Dan Grafik Peningkatan Produksi Padi.
Soal saling klaim swasembada beras, Menteri Pertanian (mentan), Anton Apriyantono mengatakan, sebagai salah satu bagian dari pemerintah dirinya hanya bekerja untuk meningkatkan produksi pertanian. Karena itu soal klaim harus dilihat apa yang diklaim. Jika kemudian ada iklan PKS yang mengklaim dirinya sebagai arsitek swasembada pangan tidak salah. Karena Departemen Pertanian yang membuat program untuk meningkatkan produksi.
“Tapi kan arsitek itu ada bosnya yaitu Presiden,” ujarnya. Namun demikian, Mentan tetap bersikukuh bahwa semua pihak yang berperan dalam peningkatan produksi padi berhak atau boleh saja mengklaim keberhasilan pemerintahan. “Jadi swasembada beras merupakan keberhasilan pemerintahan dan juga bangsa, termasuk petani,” katanya.
Sejauh mana sebenarnya keberhasilan produksi padi. Dari hasil survei Badan Pusat Statistika (BPS), Angka Sementara (ASEM) produksi padi 2008 sebesar 60,25 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Dibandingkan produksi tahun 2007 (Angka Tetap/ATAP), terjadi peningkatan sebanyak 3,09 juta ton GKG atau sekitar 5,41%.
Kenaikan produksi tersebut terjadi karena peningkatan luas panen seluas 161.520 hektar (ha) atau 1,33% dan juga produktivitas sebesar 1,90 kuintal/ha (4,04%). Kenaikan produksi padi tahun lalu terdapat di beberapa provinsi, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah.
BPS juga memprediksi produksi padi pada 2009, berdasarkan Angka Ramalan I (ARAM I) sebesar 60,93 juta ton GKG. Dibandingkan produksi 2008 (ASEM), terjadi peningkatan sebanyak 0,68 juta ton (1,13%). Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen seluas 113.000 ha (0,92%) dan juga produktivitas sebesar 0,10 kuintal/ha (0,20%).
Petani paling berhak
Kembali yang menjadi pertanyaan, siapa yang paling berperan dalam mencapai swasembada beras? Apakah pemerintah dengan berbagai programnya? Ataukah anggota DPR RI yang telah menganggarkan dana untuk pembangunan pertanian sangat besar? Atau petani?
Anton Apriyantono sebagai orang nomor satu di Departemen Pertanian boleh saja bangga menjadi arsitek swasembada beras seperti klaim PKS. Kebijakan Departemen Pertanian memberikan bantuan dengan cara subsidi pupuk, subsidi benih dan bantuan lainnya memang ikut berperan dalam peningkatan produksi.
DPR RI juga boleh mengaku punya peran. Dengan hak budgetnya anggota dewan mengalokasikan anggaran untuk Departemen Pertanian sebanyak Rp8,3 triliun. Bahkan partai politik lain, seperti Golkar juga boleh mengklaim berperan dalam swasembada beras.
Kebijakan bagus dan anggaran besar, tapi jika tidak ada yang menanam padi, maka semuanya ibarat cek kosong. Seharusnya petani lah yang paling berhak terhadap keberhasilan peningkatan produksi padi. Dengan segala keterbatasan, petani mampu membawa Indonesia mencapai swasembada beras lagi setelah tahun 1984.
Bahkan Sekretaris Jendral Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Rachmat Pambudy menyatakan, iklan yang mengklaim keberhasil swasembada beras itu tidak pada tempatnya, bahkan sangat tidak pantas dilakukan. Sebab, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras merupakan hasil pekerjaan bersama semua pihak yang terkait dalam peningkatan produksi.
“Jadi keberhasilan swasembada tidak boleh diklaim oleh satu partai atau keloompok tertentu. Ini adalah hasil pekerjaan bersama,” ujarnya. Seharusnya lanjut Rachmat, yang paling berhak mengklaim adalah petani. Tidak pantas dan tidak wajar. Aneh, kalau kerja keras petani justru diklaim merupakan hasil kerja keras satu partai.
Rachmat menilai, pemerintah tidak berhak mengklaim pencapaian swasembada pangan. Upaya meningkatkan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan rakyat seharusnya merupakan tugas dan kewajiban dari pemerintah. Apakah pemerintah berhasil atau tidak, biar rakyat yang memberikan penilaian. Jangan justru pemerintah yang menilai.
“Sekarang ini yang terjadi pemerintah menilai pekerjaannya sendiri. Biar rakyat yang menilai. Masyarakat Indonesia sudah pintar, mereka bisa menilai bagaimana keberhasilan pemerintah dan kualitas pejabatnya,” tuturnya.
Yang menjadi pertanyaan kini adalah apakah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras membuat petani bangga. Ternyata, jawabnya tidak. Petani hingga kini masih tetap menghadapi kesulitan, bahkan sebagain besar petani Indoneasi termasuk dalam kategori rumah tangga miskin.
Dari hasil sensus BPS jumlah rumah tangga petani yang masuk kategori petani gurem mengalami peningkatan. Misalnya, pada sensus 1993 jumlah rumah tangga petani (RTP) sebanyak 20,518 juta dengan RTP gurem sebanyak 10,69 juta. Pada sensus 2003, jumlah RTP naik menjadi 24,05 juta dan yang masuk kategori gurem juga naik menjadi 13,25 juta RTP. Padahal catatan BPS, pada 2008, total Rumah Tangga Miskin (RTM) di Indonesia mencapai 18,5 juta. Artinya, sebagai besar RTM adalah petani.
Dengan kondisi masih banyak petani miskin, pemerintah seharusnya malu mengklaim keberhasilan di atas penderitaan orang lain, khususnya petani. Untuk itu ke depan pemerintah jangan sekadar menggenjot produksi padi saja, tapi juga memikirkan kesejahteraan petani dan keluarga petani. “Nantinya swasembada pangan hanya sebagai akibat dari makin membaiknya kehidupan petani,” tegas Rachmat. (*penulis adalah wartawan Agro Indonesia dan pengurus Forwatan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar