Jakarta, 7/4 (Forwatanews) - Tercapainya produksi gabah nasional ternyata belum diikuti dengan penyediaan pinjaman yang bisa diserap puluhan juta petani. Melihat potensi sektor pertanian yang sangat besar.Departemen Pertanian (Deptan) menilai perlunya pembentukan Bank Pertanian, untuk semakin memperbesar produksi pertanian, serta produksi komoditas lain.
''Indonesia ini negara agraris, dan sektor pertanian sudah menjadi unggulan program pemerintah, bahkan merupakan prestasi nasional. Tapi, bayangkan dari puluhan bank yang ada, tidak satupun ada bank pertanian, ini kan ironis,'' ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pertanian (Deptan), Sumarjo Gatot Irianto, usai acara diskusi ''Stimulus Pertanian Hadapi Krisis Finansial Dunia'', di Agro Wisata Gunung Mas, Bogor,Jawa Barat, Minggu (15/3) lalu.
Menurut dia, potensi pembentukan bank pertanian sudah ada, begitu juga dengan calon nasabah, karena ada 25 juta petani di Indonesia.
''Indonesia ini negara agraris, dan sektor pertanian sudah menjadi unggulan program pemerintah, bahkan merupakan prestasi nasional. Tapi, bayangkan dari puluhan bank yang ada, tidak satupun ada bank pertanian, ini kan ironis,'' ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pertanian (Deptan), Sumarjo Gatot Irianto, usai acara diskusi ''Stimulus Pertanian Hadapi Krisis Finansial Dunia'', di Agro Wisata Gunung Mas, Bogor,Jawa Barat, Minggu (15/3) lalu.
Menurut dia, potensi pembentukan bank pertanian sudah ada, begitu juga dengan calon nasabah, karena ada 25 juta petani di Indonesia.
"Namun yang dibutuhkan adalah kemauan politik, mau tidak presiden (SBY), membentuk segera, karena memang sudah dibutuhkan petani,'' tutur Gatot.
Agar Bank Pertanian dapat melayani nasabah secara efektif dan efisien, maka bank tersebut harus dirancang sesuai dengan kekhasan karakteristik sektor pertanian dan pelaku usaha pertanian, misalnya seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Agar Bank Pertanian dapat melayani nasabah secara efektif dan efisien, maka bank tersebut harus dirancang sesuai dengan kekhasan karakteristik sektor pertanian dan pelaku usaha pertanian, misalnya seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Menurut dia, saat ini pemerintah telah memprogramkan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang diarahkan untuk terbentuknya LKM sebagai penolong pembiayaan bagi petani.
''Di Indonesia sudah terbentuk PUAP, yakni kucuran dana Rp 100 juta per gabungan kelompok tani (Gapoktan),'' jelas Gatot.
Tahun 2009, pemerintah akan mengucurkan lagi dana PUAP senilai Rp 1,1 triliun untuk 11 ribu gapoktan atau desa. (SBY)
Tahun 2009, pemerintah akan mengucurkan lagi dana PUAP senilai Rp 1,1 triliun untuk 11 ribu gapoktan atau desa. (SBY)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar