babi dilarang naik angkot

Jakarta, 30/4 (Forwatanews) - Departemen Pertanian mengeluarkan larangan kepada masyarakat untuk mengangkut babi dengan menggunakan angkutan umum guna mengantisipasi penularan virus Flu Babi.

Larangan tersebut merupakan salah satu instruksi yang dikeluarkan Departemen Pertanian terkait merebaknya wabah Flu Babi di sejumlah negara.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Jakarta, Rabu (29/4) mengatakan Instruksi telah diedarkan kepada seluruh kepala daerah baik bupati maupun gubernur untuk melakukan monitoring dan surveilance terhadap peternakan babi di daerahnya.

Termasuk juga kepala daerah diwajibkan mengawasi lalu lintas perdagangan babi hidup dan daging babi segar.

"Babi hidup dilarang diangkut dengan angkutan kendaraan umum ini untuk menghindari penularan baik kepada manusia maupun ternak," katanya.

Hanya babi sehat saja yang boleh dipotong dengan mempersyaratkan dimilikinya surat keterangan kesehatan ternak, dan hanya boleh dipotrong di rumah potong hewan (RPH).
Instruksi juga meliputi kewajiban kepala daerah untuk menerapkan biosecurity dab sanitasi pada peternakan babi. Tindakan dimaksud diantaranya pekerja peternakan wajib menggunakan sepatu khusus, kaca mata khusus dan masker hidung.

Kotoran ternak babi dilarang dibuang di sungai atau di lokasi umum-terbuka, dan harus dibuang di septik tank khusus. Tindakan ini dianggap paling memungkinkan mengingat belum ada vaksinasi atas babi yang efektif. Jika ada peternakan yang terinfeksi, maka harus peternakan tersebut harus diisolasi dan segera dilakukan stamping out.

Deptan juga akan segera melakukan surveilance atau pemeriksaan sampel darah 7,2 juta populasi babi di Indonesia pada dua pekan mendatang. Hasil uji pemeriksaan darah ini menentukan apakah flu babi sudah menjangkiti babi di Indonesia.
"Banyak negara mewaspadai penularan cepat penyakit ini, sehingga kami juga memandang perlu segera memeriksa darah babi. Memang butuh waktu dua minggu survei, baru setelah itu hasilnya baru bisa diumumkan," katanya.
Mentan menjelaskan gejala klinis babi terinfeksi virus antara lain nafsu makan menurun, malas, demam suhu tubuh tinggi, batuk-batuk, bersin, radang hidung, radang selaput mata dan gangguan pernafasan abdominal (nafas tersengal-sengal).

Penyakit infeksi virus ini pada babi dengan tingkat penularan tinggi namun tingkat kematiannya rendah hanya 4% dari total populasi yang terinfeksi. Namun ini tidak berlaku pada manusia. Pada manusia, tingkat penularan dan kematian sama tingginya.
Menurut kajian para ahli yang telah dilakukan sampai saat ini, kata Anton, belum ditemukan kasus flu babi merebak di babi di Indonesia. Ia meminta kepada masyarakat juga harus proaktif dalam hal ini kalau ada hewan babi yang ada gejala seperti itu harus segera dilaporkan ke dinas peternakan atau ke dokter hewan terdekat.

Terkait hal ini, hari ini, kata dia, menteri perdagangan telah menerbitkan SK Mendag 1977/KPTS/PD.620/IV/2009 tentang pelarangan sementara impor daging babi dan produknya.
Importasi daging babi segar maupun olahan selama 2008, menurut Dirjen Peternakan Tjeppy Darojatun Sudjana, tercatat 17 kali importasi. Yakni 707 ton daging babi segar dari Australia, 2 ton daging babi segar dari Selandia Baru, 46 ton daging olahan termasuk kaleng dari Australia, 1.801 ton babi olahan dari Tiongkok dan 42 kg babi olahan dari Belanda. (SBY)

jelajah sulawesi

by: Rz.Subagyo

Hari masih siang ketika pesawat yang kami tumpangi dari Jakarta tiba ke bandara Gorontalo, tepatnya sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Itulah awal perjalanan kami menjelajahi sebagian kawasan pulau Sulawesi selama empat hari dari 13-16 April 2009.

Dari Bandar Udara Djalaludin kami berenam yakni Antara, AgroIndonesia, Republika, Sinar Tani, Pikiran Rakyat dan Sinar Harapan menuju ke Kabupaten Pohuwatu untuk bergabung dengan rombongan Menteri Pertanian yang sudah terlebih dahulu di sana.

Tanpa melalui hambatan yang berarti, perjalanan darat dari Gorontalo ke Pohuwatu ditempuh dalam waktu sekitar 3 jam atau sekitar pukul 16.00 waktu setempat kami bertemu dengan rombongan wartawan yang sejak 9 april sudah mengikuti rally Mentan dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat hingga Sulawesi Tengah.

Akhirnya tongkat estafet diserahkan ke rombongan kami untuk mengikuti perjalanan Menteri Pertanian etape II dari Gorontalo hingga Manado Sulawesi Utara.

Ada yang unik di Kabupaten Pohuwatu yakni tempat Mentan menggelar acara adalah di sebuah pondok pesantren yang cukup besar dan terkenal (banyak santri yang bahkan berasal dari Jawa) namun lokasinya di wilayah masyarakat transmigran asal Bali yang notabene kebanyakan beragama Hindu. Hal itu terlihat dari sepanjang kanan kiri jalan yang banyak terdapat bangunan Pura. Pohuwatu sebuah kota kecil untuk mencari penginapan yang layakpun harus berputar-putar hingga akhirnya kami mendapatkan penginapan yang cukup istemewa yakni bercampur dengan kandang ayam...hee..hee..hee.

Tanpa dengan Menteri Pertanian, karena dia harus balik ke Jakarta, setelah ada panggilan Presiden, hari kedua perjalanan dimulai dengan meninjau sawah di Desa Duhiadaa untuk kemudian meninjau pusat pembibitan ternak sapi potong di UPTD dengan pimpinan Kabadan Litbang Gatot Irianto.

Kemudian kami melanjutkan perjalanan dari Gorontalo menuju ke Kabupaten Bolang Mongondow Utara wilayah Sulawesi Utara. Menuju kota ini kami baru merasakan benar-benar melakukan penjelajahan. Menyusuri wilayah Sulawesi yang masih berhutan-hutan, sesekali melewati padang serta kawasan-kawasan pemukiman penduduk dengan kondisi jalan yang kadang lurus namun tak jarang berkelok-kelok menembus pegunungan dengan guyuran hujan serta sempat terhadang tanah longsor.

Sampai Bolmut sudah menunjukkan pukul 22.00 lebih waktu setempat dan masih ada pertemuan dengan dinas setempat. selesai pertemuan saatnya istirahat dan menuju ke penginapan. kami berharap mendapatkan kamar yang lebih baik dari hrai pertema. Setelah berjuang dan susah payah mencari penginapan akhirnya dapatlah hotel Endang Rahayu, yang ternyata.... jauh banget dari "rahayu" (bc: bawah standar) . Bangunan penginapan itu seperti rumah2 koboi di film2 western, dari kayu dan berlantai dua, tempat tidurnyapun yang bertingkat dan di kamarku ada tiga. sedangkan untuk mandi dikamar mandi luar harus antri. Mungkin karena capek menikmati perjalanan, tidur di "barak" dan dengan banyak nyamuk serta bau apak, tak begitu dirasakan hingga pagi menjelang.

Dari Bolmut paginya perjalanan dilanjutkan ke Minahasa Selatan untuk melihat kawasan hortikultura, tepatnya perkebunan kentang, di Mondoinding. Pemandangan kiri kanan jalan yang mempesona membuat hati berdecak kagum dengan keindahan sebagian wilayah Indonesia ini. Danau Matoaa bagai seorang puteri yang belum terjamah lelaki, begitu anggun dengan ketenangan dan kejernihan airnya, hijau hutan sepanjang tepian danau menambah keanggunannya.

Usai melewati danau segeralah nampak perkebunan sayur seperti bawang merah, kentang maupun kol yang menghampar luas ganti berganti bagai rangkaian karpet tergelar di kaki pegunungan hingga sampailah kami ke wilayah sentra produksi kentang di MOndoinding. Ah...ternyata tak hanya pesona alam Minahasa Selatan yang memancarkan nuansa bening namun juga dari kemolekan paras wajah berkulit putih masyarakatnya yang sudah terkenal sejak dahulu. Tak heran jika mata kami tak pernah berkedip dan mulut tak henti berdecak kagum setiap melihat "keindahan-keindahan" melintas di depan kami.

Usai dari Mondoinding Minsel perjalanan dilanjutkan ke kawasan danao Tondano. Sayang sekali sampai di danao yang amat terkenal itu hari sudah malam sehingga keindahannya kurang terpancar dan tak bisa kami nikmati saat menghabiskan waktu santap malam. Dari Tondano kami menuju ke Manado untuk menghabiskan malam terakhir dari perjalanan di Sulawesi, sekitar pukul 24.00 sampai ke tempat penginapan. Syukurlah di malam ke tiga ini kami bisa tidur di ranjang yang lebih empuk dan nikmat dari malam-malam sebelumnya (Ya iyalah kan di hotel berbintang..hee..heee).

Karena jauh dari pusat kota dan sudah terlalu malam, plus capek akhirnya malam itu kami habiskan dengan tidur sepuasnya, apalagi besuknya acara juga tidak terlalu pagi, jadi bisa agak santai. Paginya......nikmati pemandangan pantai nan biru di belakang hotel. Begitu indah! Siang konpers dengan Menteri Pertanian di sebuah rumah makan dengan latar belakang pantai. Sekitar pukul 14.00 kami meninggalkan Manado untuk kembali ke dunia nyata di Jakarta.

LAHAN PADI PUSO 40.489 HA

Jakarta, 8/4 (Forwatanews) - Luas lahan padi yang mengalami puso akibat banjir, kekeringan, dan organisme pengganggu tumbuhan selama tiga bulan terakhir mencapai 49.489 hektare (ha) atau 2,46 persen dari realisasi luas tanam tahun 2009. Menurut Direktur Jendral Tanaman Pangan Departemen Pertanian, Sutarto Alimoeso, di Jakarta, Rabu, luas pertanaman padi yang mengalami puso selama Januari-Maret 2009 lebih rendah jika dibandingkan dengan luas lahan padi yang puso pada periode yang sama tahun 2008 dan rerata lima tahun sebelumnya.Data dari Departemen Pertanian menunjukkan, luasan lahan padi yang puso akibat banjir selama Januari-Maret 2009 dilaporkan seluas 48.285 hektare dari 144.468 hektare lahan yang dilanda banjir. Luasan pertanaman padi yang terkena puso selama periode itu lebih rendah dibanding luas lahan padi yang puso pada periode yang sama tahun 2008 dan rerata selama lima tahun (2003-2007). Banjir terluas terjadi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sementara luas pertanaman padi yang puso akibat kekeringan selama Januari-Maret 2009 mencapai 986 hektare dari 18.680 hektare lahan pertanaman padi yang dilanda kekeringan, lebih tinggi dibandingkan pada periode yang sama tahun 2008 tapi lebih rendah bila dibandingkan dengan rerata selama 2003-2007 pada periode yang sama. Kekeringan terutama terjadi di lahan padi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah.Disamping akibat kekeringan dan banjir, sebagian lahan padi juga mengalami puso karena serangan organisme pengganggu tanaman. Luas pertanaman padi yang puso akibat serangan organisme pengganggu tanaman seluas 218 hektare dari 88.117 hektare lahan padi yang dilaporkan terserang organisme pengganggu tanaman selama Januari-Maret 2009.Puso akibat serangan organisme pengganggu tanaman selama periode tersebut, lebih tinggi dibandingkan pada periode yang sama tahun 2008 dan rerata selama 2003-2007. Serangan terluas terjadi di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.Alimoeso mengatakan, pihaknya telah memantau dan menganalisis dampak fenomena iklim dan organisme pengganggu tanaman serta berusaha mengantisipasinya.Upaya antisipasi antara lain dilakukan dengan meningkatkan penyuluhan tentang pemanfaatan informasi iklim melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) dan manajemen usaha tani serta melakukan perencanaan budidaya pertanaman dengan baik sesuai dengan kondisi setempat.Menurut Alimoeso, pihaknya juga berusaha memperbaiki jaringan irigasi yang rusak, baik jaringan irigasi primer dan sekunder maupun yang ada di tingkat usaha tani dan pedesaan."Kami juga menyiapkan langkah-langkah antisipasi banjir untuk meminimalkan dampak yang diakibatkan," katanya.Upaya tersebut meliputi pengiriman tim ke daerah untuk memantau dan mengkoordinir permohonan bantuan ke Dinas Pertanian setempat, pemberian bantuan sarana produksi benih untuk pertanaman yang mengalami puso di provinsi yang dilanda banjir serta mempersiapkan pemberian bantuan pupuk NPK (100 kilogram per hektare) untuk lahan pertanaman yang mengalami puso di provinsi-provinsi yang terkena banjir.Departemen Pertanian juga mengirimkan Surat Kewaspadaan Terhadap Kemungkinan Peningkatan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman kepada gubernur di seluruh Indonesia serta melakukan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman secara swadaya oleh petani dengan bantuan pestisida dari cadangan nasional atau Dinas Pertanian yang ada di daerah.Selain itu, departemen juga melakukan perencanaan dan penyiapan sarana produksi, terutama benih dan pupuk, yang diperlukan pada musim hujan 2008/2009. (SBY)

Krisis Pangan, Ulah Siapa?

by Yulianto*

Krisis pangan kini mengancam hampir di seluruh pelosok dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia. Penyebabnya tidak lain adalah kenaikan harga produk pangan yang sulit terbendung sejak dua tahun lalu dan terus berlanjut hingga kini. Dampak krisis yang paling terasa akan dialami negara-negara berkembang karena kemampuan produksi pangan mereka sangat terbatas.
Ancaman krisis pangan dunia sebenarnya telah dikomunikasikan sejak 2006. Selama enam tahun berturut-turut konsumsi biji-bijian pangan dunia lebih besar dari pada produksi dunia. Bahkan pada 1999, stok pangan dunia masih dapat memenuhi kebutuhan selama 116 hari, tapi pada 2006 hanya tinggal 57 hari.
Dalam laporan Food and Agriculture Organitation (FAO) yang berjudul Growing Demand on Agriculture and Rising Prices of Commodities menunjukkan indek harga pangan meningkat rata-rata 9% pada 2006 ketimbang tahun sebelumnya. Bahkan pada 2007 indeks harga pangan meningkat 23% dibandingkan 2006. Sementara dalam Food Outlook yang dikeluarkan FAO hingga 2017 diramalkan harga pangan akan terus meroket sejalan dengan lonjakan harga minyak mentah.
Akibat peningkatan harga produk pangan tersebut menyebabkan negara-negara yang selama ini menjadi net importir bakal menanggung dampak cukup berat. Bahkan juga mempengaruhi kesejahteraan rakyat, karena devisa negara tersebut terbuang untuk mengimpor produk pangan. Negara-negara yang selama ini menjadi net importer baik untuk produk pangan dan energi diperkirakan akan mengalami situasi lose-lose situation.
Dalam laporan FAO juga menyebutkan, negara-negara berkembang secara keseluruhan akan merasakan kenaikan sebanyak 25% untuk biaya impor pangan dalam satu tahun. Kenaikan yang nyata untuk biaya impor pangan tersebut nilainya mencapai 745 miliar dolar AS pada 2007 atau naik 21% lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Ekonom Senior Organisasi Pangan Dunia (FAO), Concepcion Calpe, mengatakan krisis pangan dipicu karena permintaan melebihi pasokan, sehingga menyebabkan harga-harga bahan pangan melambung. “Pasar beras internasional mengalami situasi sulit. Kalau produksi beras meningkat, mungkin harga bisa ditekan. Tapi, dalam waktu dekat, kondisinya belum (membaik),” katanya.
Selain peringatan FAO, IMF (International Moneter Fund) menjadi lembaga global yang juga memperingatkan dampak buruk naiknya harga pangan bagi warga miskin. Direktur IMF, Dominique Strauss-Kahn, di Washington mengatakan, banyak orang menghadapi kelaparan yang kemudian bisa memicu keresahan sosial.
Komite Penghapusan Hutang Negara-Negera Dunia Ketiga justru, menilai kebijakan imperialistik Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia sebagai biang utama krisis pangan di negara-negara miskin. Dalam laporan Televisi BBC, komite yang berpusat di Belgia itu menegaskan, IMF dan Bank Dunia, sejak 20 tahun lalu memaksa negara-negara Selatan menerapkan kebijakan yang dibuat dua lembaga dunia itu, sehingga menyebabkan kerugian besar negara-negara tersebut.
Komite ini menambahkan, kini rakyat negara-negara Selatan terpaksa harus membayar mahal program-program IMF dan Bank Dunia. Semestinya dua lembaga itu yang menanggung dosa dari kesalahan tak terampuninya ini.
Terungkapnya kejahatan besar IMF dan Bank Dunia ini berlangsung, saat kedua lembaga keuangan tersebut berusaha mengalihkan perhatian publik internasional. IMF dan Bank Dunia berupaya menyembunyikan kesalahannya dengan memanfaatkan isu krisis inflasi dan pangan dunia. Bahkan kedua lembaga ini mendesak negara-negara dunia untuk segera mengatasi krisis tersebut.
Perangkap pangan
Bagaimana dengan Indonesia? Dalam laporan FAO tersebut Indonesia memang tidak termasuk dalam negara net importir. Negara yang masuk dalam daftar FAO itu adalah 18 negara di kawasan Afrika dan empat negara dari Asia yakni Bangladesh, Korea Utara, Kamboja dan Laos.
Meski FAO tidak memasukkan Indonesia sebagai negara yang rawan terhadap lonjakan harga pangan dunia yang menyebabkan kekhawatiran terjadi krisis pangan. Bahkan Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Siswono Yudho Husodo menganggap, bangsa Indonesia telah masuk dalam perangkap pangan (food trap) yang diskenariokan oleh negara maju. “Negara maju telah menyiasati kita. Mereka memang ingin mematikan ekonomi kita,” tegas Siswono.
Terlihat dari tingkat ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Misalnya, untuk menutupi konsumsi daging, Indonesia harus mengimpor sekitar 600 ribu ekor dari Australia, beras impor sebanyak 1,2 juta ton dari Thailand, kedelai 1,4 juta ton dari AS, jagung untuk pakan ternak impor mencapai 10% dari total kebutuhan sebanyak 3 juta ton. “Ketergantungan kita sekarang ini sudah sangat besar,” sesalnya.
Siswono menilai, selama ini bangsa Indonesia didorong untuk makan roti dan mie yang semua bahan bakunya gandum yang stiap tahun harus mengimpor sebanyak 5 juta ton. “Ini untuk kepentingan siapa? Bahkan bea masuk gandum nol persen dan PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi ada kepentingan luar yang menyiasati. Tapi kita tidak sadar sudah masuk dalam food trap,” tegasnya.
Akibatnya ketika harga pangan dunia melonjak yang terjadi di Indonesia bukan hanya ancaman krisis pangan tapi juga krisis daya beli sehingga masyarakat tidak mempunyai kemampuan membeli pangan. Meski pemerintah sudah menyediakan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dengan harga Rp1.600/kg, diperkirakan hampir 17% rakyat miskin tidak mampu membeli beras.
Masyarakat kini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Daya beli masyarakat yang sudah rendah semakin terpukul dengan pergerakan harga pangan pokok. Padahal jumlah penduduk miskin masih cukup besar. Dengan 19,1 juta RTM, dipekirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta jiwa. Sedangkan yang sangat rawan pangan sebanyak 5,71 juta jiwa.
Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai, krisis pangan disebabkan kebijakan dan praktek yang menyerahkan urusan pangan kepada pasar (1998, Letter of Intent IMF), serta mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh perdagangan bebas (1995, Agreement on Agriculture, WTO). “Negara pun dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas dan melakukan liberalisasi terhadap hal yang seharusnya merupakan state obligation terhadap rakyat,” katanya.
Bahkan akses pasar Indonesia dibuka lebar-lebar, bahkan hingga nol persen seperti kedelai (1998, 2008) dan beras (1998). Sementara domestic subsidy untuk petani kita terus berkurang (tanah, irigasi, pupuk, bibit, teknologi dan insentif harga). Di sisi lain, subsisi ekspor dari negara-negara yang produksi pangannya tinggi seperti AS dan Uni Eropa, termasuk perusahaan-perusahaannya malah meningkat. Indonesia pun dibanjiri barang pangan murah, sehingga pasar dan harga domestik kita hancur.
Lebih disesalkan lagi, kebijakan negara-negara maju tersebut kemudian diikuti deregulasi dari pemerintah Indonesia. Beberapa kebijakan mempermudah perusahaan besar yang mengalahkan pertanian rakyat. Seperti contoh UU No. 1/1967 tentang PMA, UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 tentang Perkebunan, dan yang termutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kemudahan regulasi ini, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor pangan semakin terbuka.
“Artinya krisis pangan di awal 2008 ini menunjukkan bahwa tesis tentang pasar bebas itu tidak berlaku untuk keselamatan umat manusia, terutama dalam pangan,” tegas Henry. Bahkan sejak aktifnya perdagangan bebas yang dipromosikan WTO, angka kelaparan di dunia semakin meningkat dari 800 juta jiwa (1996) menjadi 853 juta jiwa (2007).
Spekulan ikut bermain
Sementara itu Pengamat Pertanian Bustanul Arifin mengaku sulit memprediki kapan terjadinya krisis pangan karena banyak argumen dari para ahli. Namun demikian terjadinya lonjakan harga pangan di dunia karena memang ada permintaan yang di luar prediksi normal, terutama untuk bahan baku biofuel.
Lebih parahnya lagi menurut Bustanul, kondisi kenaikan harga ini dimanfaatkan para spekulan yang mulai bermain di komoditas pangan. Spekulan menganggap, bermain di pasar keuangan sudah tidak menguntungkan lagi, sehingga sekarang mereka beralih ke komoditas. Kondisi ini terlihat pada pasar beras yang sebelumnya berada pada daftar terbawah perdagangan saham, ternyata kini justru teratas.
Dia mengungkapkan, umumnya negara–negara berkembang tidak memprediksi akan terjadi lonjakan harga. Karena itu setelah 2006, negara-negara berkembang termasuk Indonesia mulai mengusahakan biofuel dari produk pangan secara serius. “Jadi, kalau sebelumnya mereka (negara berkembang,red) memproduksi hanya untuk pangan, tapi karena ada permintaan untuk biofuel mereka pun memproduksi,” katanya dalam diskusi Krisis Pangan beberapa waktu lalu.
Saat ini produksi biodisel (pengganti solar) di dunia pada 2007 diprediksi mencapai 11,75 miliar liter. Dari jumlah tersebut 43% berasala dari kedelai, sehingga masuk akal pada awal 2008 lalu harga bahan baku tempe tahu ini melonjak sangat tinggi.
Sedangkan bioetanol (pengganti premium) yang beradar di pasar dunia pada 2007 diperkirakan sebanyak 45 miliar liter. Ternyata, 50%-nya berasal dari tebu dan 36% dari jagung. Karena itu kemudian harga komoditi gula dan jagung di pasar dunia melonjak.
“Faktor lain yang ikut menaikkan harga pangan adalah isu perubahan iklim atau climate change. Ini menyebabkan prediksi produksi pangan di beberapa negara menjadi kacau. Kalau ada prediksi mungkin tidak terlalu akurat,” tutur Guru Besar Universitas Lampung itu.
Jalan keluarnya. Pemerintah harus membuat perencanaan yang jelas, terukur dan terarah dalam mengatasi persoalan krisis pangan dan melepaskan diri dari perangkap yang dipasang negara-negara kapitalis. Apalagi ketahanan pangan bukan sebatas dimensi ekonomi semata, tetapi juga merupakan bagian dari ketahanan sosial politik bangsa. Jika pemerintah tidak mampu membuat strategi yang jitu, maka taruhannya adalah kerawanan pangan yang semakin meluas. Saat ini saja ada 100 kabupaten yang rawan pangan.
Salah satu yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah adalah upaya peningkatan produksi pangan, khususnya beras yang menjadi makanan pokok bangsa Indonesia. Tidak kalah penting lagi adalah penguatan stok pangan yang dimiliki pemerintah. (* penulis adalah wartawan Agro Indonesia dan Kabid Hub Internal Forwatan)

Anugerah Lomba Penulisan Jurnalistik

Indonesian Biotechnology Information Center (IndoBIC) telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka lomba penulisan jurnalistik bioteknologi pertanian dengan tema "Manfaat Bioteknologi Dalam Mengatasi Krisis Pangan". Setelah melalui serangkaian tahapan penjurian, maka pada 12 Maret 2009 IndoBIC menggelar Anugerah Lomba Penulisan Jurnalistik Bioteknologi di Hotel Crown Plaza Jakarta,

Selama periode lomba yakni September-Desember 2008, telah terkumpul 93 artikel dari berbagai media cetak dan online dari kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Jember.

Antusiasme yang cukup tinggi dari peserta menjadikan IndoBIC akan terus melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun-tahun mendatang. Direktur IndoBic Bambang Purwantara mengatakan, lomba penulisan jurnalistik bioteknologi diharapkan merangsang wartawan aktif mengulas mengenai perkembangan bioteknologi sehingga akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bioteknologi.
Proses penjurian lomba penulisan jurnalistik bioteknologi dibagi dua tahapan yaitu seleksi awal yang dilakukan tim IndoBIC, serta tahap seleksi akhir oleh dewan juri dari pakar dan praktisi bioteknologi yaitu Prof Dr.. Ir. Bustanul Arifin, Prof. Dr. Ir. Syamsoe’oed Sadjad serta Dr. Bambang Purwantara.

Setelah melalui proses penjurian yang panjang akhirnya dewan juri menetapkan 5 pemenang yaitu:
- Juara 1: Herianto Lingga dari Majalah Agrotek edisi Desember 2008 dengan judul "Berharap Bioteknologi Mampu Mengawal Ketahanan Pangan”
- Juara II: Titik Kartitiani dari Majalah Intisari edisi Oktober 2008 dengan judul ”Padi Emas: Ketika Bunga Daffodil Menjelma Semangkuk Nasi”
- Juara III: Aprika R Hernanda dari Harian Bisnis Indonesia edisi 30 Desember 2008 dengan judul "Memilih Bioteknologi atau Kelaparan?"
- Juara Harapan I: Zaky Al Hamzah dari Harian Republika edisi 27 November 2008 dengan judul ”Bioteknologi, Menjelmakan Ancaman MenjadiPeluang”
- Juara Harapan II: Yulianto dari Tabloid Agro Indonesia edisi November 2008 dengan judul ”Menakar Untung Rugi Produk Bioteknologi”

Untuk ketiga pemenang utama berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan plakat dengan rincian:
- Juara I: Rp15 juta
- Juara II: Rp12,5 juta
- Juara III: Rp 10 juta

Sedangkan juara harapan I dan II masing-masing mendapatkan hadiah berupa satu unit handphone Blackberry.

Swasembada Beras, Petani Tetap Miskin

by Yulianto *
Akhir-akhir ini kita dipertontonkan saling klaim keberhasilan swasembada beras melalui iklan partai politik (parpol) di televisi. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) suhu politik memang memanas. Saling klaim keberhasilan pembangunan menjadi daya ungkit untuk perolehan suara.
Setidaknya ada tiga parpol yang mengklaim keberhasilan swasembada pangan atau beras sebagai hasil keringat kader-kader mereka. Setelah Partai Golkar mengklaim di bawah kepemimpinan Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Golkar, M. Jusuf Kalla untuk pertama kalinya Indonesia bisa mengekspor beras.
Kemudian disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menampilkan iklan otak keberhasilan Indonesia mendongkrak produksi padi adalah Menteri Pertanian, Anton Apriyantono. Dalam iklan yang berdurasi 30 detik itu, mempertunjukkan gambar bahwa Anton Apriyantono yang merupakan kader PKS adalah arsitek dari swasembada pangan.
Berikut petikan iklan swasembada pangan yang diklaim PKS. “Akhir-akhir ini banyak yang mengaku-ngaku keberhasilan swasembada pangan. Padahal tahu kah Anda, siapa otak dibelakanganya? Ialah Anton Apriyantono, Menteri Pertanian kader PKS. Betul, setelah tujuh kali berganti menteri, dan swasembada pangan cuma mimpi. Kini Anton Apriyantono membuat negeri ini bangga. Kuncinya selain Anton Apriyantono bersih dan profesional dalam bekerja, dia juga pedul nasib petani. Bersama PKS kita swasembada...”
Gerah melihat klaim dua partai tersebut. Partai Demokrat tidak mau kalah bersaing. Partai yang dewan pembinanya adalah Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya meluncurkan juga iklan klaim swasembada beras. Bahkan menjadi aktor utamanya dengan mengatakan, “... Tahun ini kita mencapai swasembada beras. Ini adalah untuk pertama kalinya sejak masa orde baru produk beras nasional lebih tinggi dari pada konsumsi beras kita.”
Iklan tersebut kemudian dilanjutkan dengan menampilkan sepasang suami istri petani yang tengah panen. “Penghasilan kami membaik. Siapa Presidennya? SBY..,” ujar petani tersebut sambil mengacungkan jempol.
Iklan tersebut dilanjutkan dengan ungkapan narator. “Partai Demokrat turut mendukung kebijakan pemerintah SBY untuk mencapai swasembada beras...” Bahkan dalam iklan yang dalam minggu-minggu ini kerap muncul di televisi menampilkan teks, “Insya Allah Tahun 2009 kita ekspor beras.” Dan Grafik Peningkatan Produksi Padi.
Soal saling klaim swasembada beras, Menteri Pertanian (mentan), Anton Apriyantono mengatakan, sebagai salah satu bagian dari pemerintah dirinya hanya bekerja untuk meningkatkan produksi pertanian. Karena itu soal klaim harus dilihat apa yang diklaim. Jika kemudian ada iklan PKS yang mengklaim dirinya sebagai arsitek swasembada pangan tidak salah. Karena Departemen Pertanian yang membuat program untuk meningkatkan produksi.
“Tapi kan arsitek itu ada bosnya yaitu Presiden,” ujarnya. Namun demikian, Mentan tetap bersikukuh bahwa semua pihak yang berperan dalam peningkatan produksi padi berhak atau boleh saja mengklaim keberhasilan pemerintahan. “Jadi swasembada beras merupakan keberhasilan pemerintahan dan juga bangsa, termasuk petani,” katanya.
Sejauh mana sebenarnya keberhasilan produksi padi. Dari hasil survei Badan Pusat Statistika (BPS), Angka Sementara (ASEM) produksi padi 2008 sebesar 60,25 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Dibandingkan produksi tahun 2007 (Angka Tetap/ATAP), terjadi peningkatan sebanyak 3,09 juta ton GKG atau sekitar 5,41%.
Kenaikan produksi tersebut terjadi karena peningkatan luas panen seluas 161.520 hektar (ha) atau 1,33% dan juga produktivitas sebesar 1,90 kuintal/ha (4,04%). Kenaikan produksi padi tahun lalu terdapat di beberapa provinsi, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah.
BPS juga memprediksi produksi padi pada 2009, berdasarkan Angka Ramalan I (ARAM I) sebesar 60,93 juta ton GKG. Dibandingkan produksi 2008 (ASEM), terjadi peningkatan sebanyak 0,68 juta ton (1,13%). Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen seluas 113.000 ha (0,92%) dan juga produktivitas sebesar 0,10 kuintal/ha (0,20%).

Petani paling berhak
Kembali yang menjadi pertanyaan, siapa yang paling berperan dalam mencapai swasembada beras? Apakah pemerintah dengan berbagai programnya? Ataukah anggota DPR RI yang telah menganggarkan dana untuk pembangunan pertanian sangat besar? Atau petani?
Anton Apriyantono sebagai orang nomor satu di Departemen Pertanian boleh saja bangga menjadi arsitek swasembada beras seperti klaim PKS. Kebijakan Departemen Pertanian memberikan bantuan dengan cara subsidi pupuk, subsidi benih dan bantuan lainnya memang ikut berperan dalam peningkatan produksi.
DPR RI juga boleh mengaku punya peran. Dengan hak budgetnya anggota dewan mengalokasikan anggaran untuk Departemen Pertanian sebanyak Rp8,3 triliun. Bahkan partai politik lain, seperti Golkar juga boleh mengklaim berperan dalam swasembada beras.
Kebijakan bagus dan anggaran besar, tapi jika tidak ada yang menanam padi, maka semuanya ibarat cek kosong. Seharusnya petani lah yang paling berhak terhadap keberhasilan peningkatan produksi padi. Dengan segala keterbatasan, petani mampu membawa Indonesia mencapai swasembada beras lagi setelah tahun 1984.
Bahkan Sekretaris Jendral Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Rachmat Pambudy menyatakan, iklan yang mengklaim keberhasil swasembada beras itu tidak pada tempatnya, bahkan sangat tidak pantas dilakukan. Sebab, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras merupakan hasil pekerjaan bersama semua pihak yang terkait dalam peningkatan produksi.
“Jadi keberhasilan swasembada tidak boleh diklaim oleh satu partai atau keloompok tertentu. Ini adalah hasil pekerjaan bersama,” ujarnya. Seharusnya lanjut Rachmat, yang paling berhak mengklaim adalah petani. Tidak pantas dan tidak wajar. Aneh, kalau kerja keras petani justru diklaim merupakan hasil kerja keras satu partai.
Rachmat menilai, pemerintah tidak berhak mengklaim pencapaian swasembada pangan. Upaya meningkatkan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan rakyat seharusnya merupakan tugas dan kewajiban dari pemerintah. Apakah pemerintah berhasil atau tidak, biar rakyat yang memberikan penilaian. Jangan justru pemerintah yang menilai.
“Sekarang ini yang terjadi pemerintah menilai pekerjaannya sendiri. Biar rakyat yang menilai. Masyarakat Indonesia sudah pintar, mereka bisa menilai bagaimana keberhasilan pemerintah dan kualitas pejabatnya,” tuturnya.
Yang menjadi pertanyaan kini adalah apakah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras membuat petani bangga. Ternyata, jawabnya tidak. Petani hingga kini masih tetap menghadapi kesulitan, bahkan sebagain besar petani Indoneasi termasuk dalam kategori rumah tangga miskin.
Dari hasil sensus BPS jumlah rumah tangga petani yang masuk kategori petani gurem mengalami peningkatan. Misalnya, pada sensus 1993 jumlah rumah tangga petani (RTP) sebanyak 20,518 juta dengan RTP gurem sebanyak 10,69 juta. Pada sensus 2003, jumlah RTP naik menjadi 24,05 juta dan yang masuk kategori gurem juga naik menjadi 13,25 juta RTP. Padahal catatan BPS, pada 2008, total Rumah Tangga Miskin (RTM) di Indonesia mencapai 18,5 juta. Artinya, sebagai besar RTM adalah petani.
Dengan kondisi masih banyak petani miskin, pemerintah seharusnya malu mengklaim keberhasilan di atas penderitaan orang lain, khususnya petani. Untuk itu ke depan pemerintah jangan sekadar menggenjot produksi padi saja, tapi juga memikirkan kesejahteraan petani dan keluarga petani. “Nantinya swasembada pangan hanya sebagai akibat dari makin membaiknya kehidupan petani,” tegas Rachmat. (*penulis adalah wartawan Agro Indonesia dan pengurus Forwatan)

Bank Pertanian Agar Diwujudkan

Jakarta, 7/4 (Forwatanews) - Tercapainya produksi gabah nasional ternyata belum diikuti dengan penyediaan pinjaman yang bisa diserap puluhan juta petani. Melihat potensi sektor pertanian yang sangat besar.

Departemen Pertanian (Deptan) menilai perlunya pembentukan Bank Pertanian, untuk semakin memperbesar produksi pertanian, serta produksi komoditas lain.
''Indonesia ini negara agraris, dan sektor pertanian sudah menjadi unggulan program pemerintah, bahkan merupakan prestasi nasional. Tapi, bayangkan dari puluhan bank yang ada, tidak satupun ada bank pertanian, ini kan ironis,'' ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pertanian (Deptan), Sumarjo Gatot Irianto, usai acara diskusi ''Stimulus Pertanian Hadapi Krisis Finansial Dunia'', di Agro Wisata Gunung Mas, Bogor,Jawa Barat, Minggu (15/3) lalu.
Menurut dia, potensi pembentukan bank pertanian sudah ada, begitu juga dengan calon nasabah, karena ada 25 juta petani di Indonesia.

"Namun yang dibutuhkan adalah kemauan politik, mau tidak presiden (SBY), membentuk segera, karena memang sudah dibutuhkan petani,'' tutur Gatot.
Agar Bank Pertanian dapat melayani nasabah secara efektif dan efisien, maka bank tersebut harus dirancang sesuai dengan kekhasan karakteristik sektor pertanian dan pelaku usaha pertanian, misalnya seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Menurut dia, saat ini pemerintah telah memprogramkan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang diarahkan untuk terbentuknya LKM sebagai penolong pembiayaan bagi petani.

''Di Indonesia sudah terbentuk PUAP, yakni kucuran dana Rp 100 juta per gabungan kelompok tani (Gapoktan),'' jelas Gatot.
Tahun 2009, pemerintah akan mengucurkan lagi dana PUAP senilai Rp 1,1 triliun untuk 11 ribu gapoktan atau desa. (SBY)

Pertemuan Forwatan-Mentan

Pengurus Forwatan pada Senin 6 April 2009 bertemu Menteri Pertanian Anton Apriyantono di ruang kerjanya Gedung A Departemen Pertanian. Dalam pertemuan yang berlangsung akrab tersebut dari jajaran pengurus Forwatan hadir Ketua Ahmad Soim, Wakil Ketua Sumedi, Sekjen Sudarsono, Bendahara Yan Suhendar, Kabid Internal Yulianto dan Kabid Eksternal Tony Setiawan. Sementara itu Mentan di dampingi antara lain Juru Bicara Deptan Syukur Iwantoro, Kabiro Hukmas Suprahtomo, Kabag Humas Deptan Widi Harjono.

Ketua Forwatan mengungkapkan bahwa program kerja periode 2009-2011 dijalankan dengan moto “dari jurnalis untuk agribisnis”. Program-programnya di antaranya adalah berbagi informasi berita melalui email dan blogspot (http//www.forwatan.blogspot.com), diskusi terbatas, seminar, kunjungan lapang dan menyusun dan menerbitkan buku. Menanggapi hal itu Mentan Anton Apriyantono menyatakan sejumlah hal yakni pentingnya tujuan dan niat yang jelas bagi Forwatan sehingga programnya fokus, kita bisa saling mendukung. Ujung-ujungnya akan sama yakni kesejahteraan petani dan rakyat sehingga Negara Indonesia terangkat.

"Semua upaya akan mengerucut kesana, semua berkontribusi dengan punya cara masing-masing. Kami di pemerintahan tidak pernah protes pemberitaan sepanjang datanya benar. Kalau opini, boleh dan bisa berbeda pendapat setiap orang," ujar Anton.
Yang kedua, dalam rangka mensinergikan program Deptan akan memberikan dukungan, agar jurnalis paham betul terhadap realitas masyarakat.

Menurut menteri, wartawan seringkali terkungkung dengan pandangan yang "inward looking". Seakan-akan hanya Indonesia yang mempunyai masalah, padahal negara lain juga bermasalah. Oleh karena itu wartawan perlu diajak melihat pertanian luar negeri, setidaknya agar bisa membandingkan dan di mana sesungguhnya posisi Indonesia dibanding dengan negara lain.
Selain itu pihaknya sudah meminta agar para pejabat membuka informasi, karena sekarang eranya informasi yang terbuka.
"Kita akan dukung untuk membuat diskusi dikusi terbatas untuk menambah wawasan. Kita saling pro-aktif. Bisa wartawan yang aktif, bisa juga dari pemerintah," ujarnya.
Pada kesempatan itu menteri menegaskan perlunya mengembangkan jurnalisme investigasi, misalnya apakah program Deptan sudah berjalan? Wartawan yang terjun langsung melakukan investigasi dengan dukungan dana dari Deptan.
Sementara itu menyinggung ruangan wartawan, Anton menyatakan perlunya ditambah computer dan hotspot/WIFI.

Setelah bertemu Mentan, siangnya dilanjutkan pertemuan dengan Dirjen Perkebunan Achmad Mangga Barani di kantor Ditjen Perkebunan gedung C Deptan.

Kepada jajaran pengurus Forwatan, Dirjen Perkebunan mengucapkan selamat serta memberikan dukungan kerja sehingga ke depan terjadi sinergi yang positif untuk pembangunan pertanian, khususnya subsektor perkebunan di tanah air.

Konggres Forwatan

Pada 14 Maret 2009 berlokasi di kawasan Wisata Agro Gunung Mas, Bogor para jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) menyelenggarakan Apresiasi Forwatan 2009. Salah satu kegiatan yang dilangsungkan yakni pemilihan pengurus Forwatan periode 2009-2011.

Setelah melalui proses pemilihan yang demokratis maka terpilih pengurus Forwatan periode 2009-2001 yakni :

Ketua : Ahmad Soim (Sinar Tani)

Waket : Sumedi TP (Suara Pembaruan)

Sekjen :Sudarsono (Seputar Indonesia)

Bendahara: Yan Suhendar (Agrina)

Kabid Hubungan Eksternal: Tony Setiawan (Agriswara)

Selanjutnya pada rapat di sekreatiat Forwatan pada 19 Maret 2009 diadakan penambahan personel pengurus yakni:

Kabid Hubungan Internal : Yulianto (Agro Indonesia)

Kabid Informasi dan Publikasi : Rz.subagyo (ANTARA)